nusakini.com, Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah tegas dan terukur untuk menertibkan kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Jambi yang merupakan daerah pemilihannya.

Permintaan tersebut disampaikan Rocky dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Ia menegaskan bahwa aktivitas PETI menimbulkan resiko besar terhadap keselamatan masyarakat.

• Marak Kasus Kawin Kontrak, Komisi XIII Minta Penegakan Hukum Orang Asing di Bogor
• Bambang Haryo Dorong Pembenahan Besar Pariwisata RI Agar Kembali Bersaing di ASEAN
• Dapur MBG Bau, Sanitasi Bobrok, Irma NasDem Warning Keras BGN: Bisa Jadi Bom Waktu Anak Sekolah!
• Uji Integritas DPR Diuji: Kerabat Presiden Masuk Daftar Calon Pimpinan BI
• Titiek Soeharto: Banjir Bandang Rusak Ribuan Hektare, Produksi Pangan Tertekan

Rocky juga menyinggung peristiwa duka yang baru-baru ini terjadi di Jambi, di mana delapan orang meninggal dunia akibat aktivitas PETI. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk segera bertindak.

“Kami mendorong penertiban kawasan-kawasan PETI di daerah. Saya dari Dapil Jambi, dan baru dua hari lalu terjadi musibah yang menyebabkan delapan orang meninggal dunia akibat PETI,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu meminta aparat penegak hukum (Gakkum) bersama Kementerian ESDM segera turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi, melakukan penertiban, serta mencari solusi jangka panjang yang berkelanjutan.

“Kami mendorong agar Gakkum dan Kementerian ESDM turun langsung ke lapangan, menertibkan, sekaligus mencari jalan keluar agar masyarakat juga mendapatkan pencerahan terkait aktivitas PETI ini,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Rocky berharap upaya penertiban PETI dibarengi dengan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum demi menjamin keselamatan masyarakat. (*)