Tim Verifikasi MPR Usulkan Calon Wapres Pilihan Presiden Dilarang Mundur

By Admin


Hinca Panjaitan | Dok. DPR RI

nusakini.com, Anggota Tim Verifikasi MPR RI untuk pemilihan wakil presiden (wapres) baru, Hinca Panjaitan, mengusulkan aturan ketat bagi kandidat yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (20/11/2026). Ia meminta agar dua nama calon wapres tersebut tidak diperbolehkan mengundurkan diri selama tahapan verifikasi maupun pemilihan berlangsung.

Menurut Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pengajuan nama oleh kepala negara menandakan bahwa kedua kandidat sudah menyatakan kesiapan penuh sejak awal. Apabila salah satu kandidat mundur di tengah jalan, persyaratan minimal dua calon untuk menyelenggarakan pemilihan yang sah menjadi tidak terpenuhi.

“Ketika Presiden mengusulkan dua nama calon itu, berarti kan dua calon itu sudah bersedia. Dan karena itu dia tidak boleh mundur. Karena kalau dia mundur, tetap tidak dipenuhi yang tadi syarat dua itu, karena harus akan ada nanti pemilihan,” kata Hinca kepada wartawan.

Larangan pengunduran diri ini juga dinilai krusial untuk mencegah potensi munculnya calon boneka dalam kontestasi di parlemen. Hinca meyakini bahwa dua sosok yang nantinya disodorkan oleh Presiden Prabowo merupakan putra-putri terbaik bangsa yang siap bertarung secara sehat.

“Dan karena itulah, saya yakin dari Presiden bahwa dua nama yang disampaikan itu adalah ya putra-putri terbaiknya yang ada di Republik ini,” jelasnya menegaskan komitmen keseriusan proses seleksi tersebut.

Selain aturan larangan mundur, politisi tersebut turut mengusulkan agar kedua kandidat diberi panggung untuk memaparkan visi dan pemikiran mereka di hadapan sidang paripurna MPR RI. Tahapan presentasi gagasan ini dapat dilaksanakan segera setelah seluruh berkas persyaratan administrasi kedua calon dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi.

Hinca menekankan bahwa forum penyampaian visi tersebut sebaiknya digelar secara terbuka serta disiarkan langsung ke seluruh penjuru tanah air. Langkah transparansi ini diperlukan karena mekanisme pemilihan wapres kali ini berbeda dengan pemilihan presiden langsung yang melibatkan rakyat di bilik suara.

“Untuk apa? Karena kalau yang lalu itu pilpres itu adalah di lapangan, berarti langsung dengan masyarakat. Hari ini dia tidak langsung karena dengan MPR-nya tadi. Jadi ini unik di kita, sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya menjelaskan alasan perlunya keterbukaan informasi.

Dengan adanya siaran langsung pemaparan gagasan, masyarakat luas tetap dapat menilai kapasitas dan rekam jejak calon pendamping Presiden Prabowo. Hinca berharap pemilihan ini tidak sekadar menggugurkan kewajiban prosedural undang-undang, melainkan tetap merawat substansi demokrasi.

“Jadi tidak sekadar prosedural lewat jalan tetap selesai, tapi ada sesuatu. ‘Oh, ini si A begini, si B begini.’ Itu bagus. Dan karena itu saya berpendapat itu saran saya,” pungkas Hinca menutup keterangannya. (*)