Ketok Palu Paripurna DPR: RUU Perampasan Aset Sah Jadi Undang-Undang

By Admin


Gedung DPR RI

nusakini.com, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Keputusan bersejarah tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar dengan agenda tunggal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin langsung jalannya persidangan didampingi oleh empat wakil ketua lainnya, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Berdasarkan catatan kesekretariatan dewan, forum pengambilan keputusan tertinggi itu dihadiri serta ditandatangani oleh 361 legislator dari total 573 anggota yang mewakili seluruh fraksi.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan di hadapan peserta sidang yang langsung disambut seruan setuju secara bulat. Pengesahan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun sejak inisiasi regulasi tersebut pertama kali bergulir pada 2008.

Sehari sebelumnya pada Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi di Komisi III DPR juga telah memberikan persetujuan bulat tanpa catatan dalam rapat pleno tingkat pertama yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad. Percepatan pembahasan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuat regulasi ini rampung jauh lebih awal dari tenggat waktu yang ditetapkan pada 15 Desember mendatang.

"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat," ujar perwakilan Fraksi PKS Nasir Djamil dalam forum tersebut. "Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini karena prosesnya sudah dimulai sejak 2008," tambahnya menegaskan komitmen parlemen.

Dari pihak pemerintah, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menerangkan bahwa aturan baru ini mengakomodasi dua mekanisme hukum sekaligus, yakni perampasan aset berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana. Selain tindak pidana korupsi, cakupan penindakan juga diperluas hingga kejahatan narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan siber yang merugikan perekonomian publik.

"Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil," kata Eddy saat memaparkan pandangan pemerintah di hadapan Komisi III DPR. Untuk menjamin akuntabilitas, undang-undang ini turut mengamanatkan pembentukan badan khusus di bawah Presiden yang didukung sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi terintegrasi. (*)