Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan Lewat Payung Hukum Tunggal Penyadapan

By Admin


Ilustrasi Penyadapan

nusakini.com, Langkah Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan merupakan respons kebijakan yang krusial di era digital. Selama ini, aturan mengenai penyadapan tersebar secara parsial di berbagai undang-undang sektoral sehingga rawan memicu tumpang tindih kewenangan.

Ketiadaan regulasi tunggal yang komprehensif berpotensi menciptakan area abu-abu dalam praktik pengawasan komunikasi oleh institusi negara. Celah hukum semacam ini sangat rentan disalahgunakan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang ketat dan akuntabel.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti bahwa desakan publik membuat percepatan regulasi ini tidak bisa lagi ditunda. "Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas," tegasnya terkait urgensi kebijakan tersebut.

Secara prinsipil, negara demokrasi mewajibkan adanya pembatasan yang jelas terhadap setiap tindakan yang bersinggungan dengan hak privasi warga. Penyadapan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah dan melalui izin otoritas yang berwenang.

Untuk merumuskan standar pengawasan yang teruji, parlemen mengadopsi pendekatan komparatif dengan mempelajari praktik hukum di negara lain. "Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain," jelas Habiburokhman.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan ini menjadi kunci agar aturan yang lahir tidak berat sebelah. Sinergi pandangan antara aparat intelijen penegak hukum dan akademisi diperlukan untuk menguji efektivitas sekaligus potensi pelanggaran HAM dari setiap pasal.

"Kami juga akan panggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi," ucapnya mengenai rencana pelibatan lintas sektor tersebut.

Jika berhasil disahkan dengan substansi yang kuat, RUU Penyadapan akan menjadi tonggak penting dalam reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum. Regulasi ini tidak hanya melindungi warga dari penyadapan liar, tetapi juga memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi aparat yang bekerja sesuai prosedur. (*)