nusakini.com-- Badan Nasional Pengelolan Perbatasan (BNPP) menargetkan daerah perbatasan menjadi pintu masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 2019. Wilayah tersebut ke depannya akan menjadi lalu lintas barang maupun orang. 

“Pembangunan batas wilayah dan penetapan perbatasan itu tertuang dalam RPJMN 2015 – 2019,” kata Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo di Kantor BNPP, Senin (1/8). 

Dia mengatakan, saat ini pemerintah menargetkan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) selesai akhir 2016 ini. Ke depannya, akan direncanakan kembali pembangunan 9 pos lainnya dari total 22 PLBN di 2017. 

• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Begini Cerita di Balik Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia
• Ada 187 Kecamatan di Indonesia yang Berbatasan dengan Negara Lain
• Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
• Pemerintah Bentuk 20 Pos dan Kantor SAR Baru Selama 2017

“Tujuh PLBN ini merupakan obsesi pemerintah dan diharapkan selesai pada akhir tahun ini. Ketujuh pos tersebut berada di 3 di Kalimantan Barat (Kalbar), 3 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 1 di Sekau Papua,” kata Hadi 

Ia menambahkan, hal yang menjadi hambatan sejauh ini adalah luasnya kepulauan Indonesia sehingga perlu biaya besar. Selain itu, fokus prioritas pemerintah juga banyak, BNPP setiap tahunnya akan melakukan tahapan-tahapan pembangunan. 

“Presiden Jokowi ingin jadikan perbatasan sebagai halaman depan, pintu ekspor-impor, dan pusat perdagangan dengan negara tetangga,” ujar dia. 

Hadi menyatakan, pada tahun kedua pembangunan ini sudah dibangun jalan pararel dan jalur inspeksi perbatasan. Di bulan Oktober nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikannya. Itu sebagai penanda perbatasan sudah terbangun. (p/ab)