nusakini.com--Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Widodo Sigit Pudjianto, bercerita sedikit soal bagaimana instansinya terbentuk. 

"Sampai 60 tahun merdeka. Tepatnya 2008 lah, daerah perbatasan punya masalah yang cukup banyak," kata Sigit di Kantor Kemendagri pada Jumat (7/9). 

Kemudian, dulu saat rapat di Istana, kata Sigit, kementerian semuanya saling lempar tangan. Karena, tidak ada instansi yang bertanggung jawab menangani perbatasan. "Dari sanalah dibentuk sebuah badan khusus, yakni BNPP," ujar dia. 

Menurut dia, tugas BNPP bukan cuma menjamin pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah terdepan serta terluar Indonesia. Tapi juga dari sisi keamanannya. "Memastikan supaya NKRI di perbatasan ini aman," tambah Sigit. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Dalam hal ini, BNPP tak bekerja sendirian. Kewenangan instansi ini adalah membuat desain atas proses pembangunan dan pengamanan di perbatasan. 

Setelah itu, ia bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait. Semisal, untuk pengaman dikawal TNI, pembangunan infrastruktur lewat kementerian PUPR. 

"BNPP hanya desainnya saja, yang mengerjakan urusan teknisnya adalah kementerian lembaga," kata Sigit menegaskan. 

Kata Sigit, tercatat ada 187 kecamatan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain. "Itulah concern kita," kata Sigit. 

Di antara wilayah-wilayah perbatasan tersebut, kata Sigit, banyak ditemukan jalur-jalur tikus. Karena itulah, pemerintah melalui BNPP membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN). 

Karena, jalur-jalur tikus itulah yang menjadi pintu masuk dan keluarnya orang-orang di perbatasan kedua negara. Dikhawatirkan, membawa masalah tersendiri nantinya. "Seperti Narkoba, perdagangan manusia dan terorisme," ujar dia.(p/ab)