nusakini.com--Sudah banyak capaian pembangunan yang telah dilakukan di tapal batas Negara. Target pemerintah sendiri, selama tiga tahun wajah perbatasan bisa berubah signifikan. Dan, kini, dari sisi infrastruktur, perbatasan Negara telah berubah drastis. Kini, tinggal menggenjot pembangunan sarana pendukung. 

Demikian dikatakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam rapat koordinasi pengendalian, pengelolaan perbatasan Negara dan penajaman program prioritas 2018 BNPP di Jakarta, Rabu (17/1). Menurut Tjahjo target pemerintah dalam tiga tahun membangunkan infrastruktur sudah terlihat hasilnya. Pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Kementerian PU dengan dibackup oleh TNI. 

"Semua Dirjen di PU sudah menyelesaikan infrastruktur ekonominya. tinggal hal-hal yang perlu di follow up di sejumlah daerah, misalnya infrastruktur sosial di 124 kecamatan perbatasan. Musrenbang perbatasan sudah kita persiapkan dengan baik, perencanaan alokasi program melalui Musrenbang, juga teknisnya," kata Tjahjo. 

• Ada 29 Titik Lintas Batas Tak Resmi di Sambas dan Bengkayang, BNPP Lakukan Identifikasi
• Begini Cerita di Balik Pembangunan Daerah Perbatasan Indonesia
• Ada 187 Kecamatan di Indonesia yang Berbatasan dengan Negara Lain
• Kepala BNPP Beri Perhatian Tiga Hal Pengelolaan Perbatasan
• Pemerintah Bentuk 20 Pos dan Kantor SAR Baru Selama 2017

Pembangunan di perbatasan juga lanjut Tjahjo, memerlukan dukungan penuh dari para kepa daerah di wilayah tapal batas. Tjahjo pun meminta, semua program pembangunan yang disusun dan dilakukan di perbatasan harus lebih fokus. Koordinasi dengan Bappenas, maupun dengan kementerian dan lembaga lainnya harus dikuatkan. 

"Fokus utama pembangunan di perbatasan itu sendiri, pertama adalah dengan membangun fisiknya. Artinya itu adalah pembangunan infrastruktur. Penanggungjawabnya adalah Kementerian PU," kata Tjahjo. 

Lalu tahap kedua, pembangunan penunjang di perbatasan. Misalnya Kemenkumham membangun perbatasan berkaitan dengan imigrasinya. Kemudian Kemenkeu berkaitan dengan bea cukai. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkaitan dengan sinyal, komunikasi dan sebagainya. Prinsip pembangunan di perbatasan harus terpadu. "Inilah yang akan membangun keterpaduan," kata dia. 

Tjahjo menambahkan, arahan Presiden Jokowi sendiri pada rapat pertama kabinet, setelah pelantikan, sangat jelas. Presiden memerintahkan dalam tiga tahun, pembangunan infrastruktur di perbatasan harus selesai. Setelah itu, tinggal keterpaduan diantara 17 kementerian dan lembaga untuk bisa saling mengisi pembangunan di tapal batas Negara. Misal pertaniannya, kehutanannya dan pendidikannya. 

"Yang penting secara prinsip di perbatasan. Kemendagri diwakili daerah. Di pos perbatasan mengkoordinasikan, ada Kemenkeu menyangkut bea cukai, ada Kemenkumham menyangkut imigrasi, ada Kemenkes menyangkut pos kesehatan disamping harus ada RS rujukan di beberapa kabupaten dan kota," tutur Tjahjo.(p/ab)