JAKARTA - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkap adanya transaksi janggal terkait pemilu yang jumlahnya triliunan rupiah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya partai yang tiba-tiba memiliki banyak baliho.

"Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara, balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya," kata Hasto dalam jumpa pers di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Oleh karena itu, Hasto mendorong adanya komisi independen perihal temuan-temuan terkait pemilu. Menurutnya komite independen diharapkan bisa menjadi wasit antar partai politik dan paslon yang berkontestasi. Terlebih, guna menjaga fairness dan kualitas demokrasi Indonesia.

• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• Ini Kata PSI Soal Mulai Merapatnya Lawan Politik Prabowo-Gibran di Pilpres
• Putuskan Berkoalisi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Surya Paloh Dinilai Politisi Senior yang Bermain Cantik
• Survei Indikator: 63 Persen Publik Tak Setuju Pembatalan Pasangan Prabowo-Gibran
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres

"Ini harus ada yang menghitung berapa, apakah partai-partau itu melaporkan berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang," ungkapnya.

"Sehingga memang untuk menjaga fairness dan untuk mendorong peningkatan kualitas demokrasi Indonesia diperlukan komite independen," lanjut Hasto.

Lebih lanjut, Hasto juga berbicara perihal intervensi yang terjadi di masa pemilu. Dia menyinggung soal mahkamah konstitusi (MK) dan KPU yang diduganya telah diintervensi.

"Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi. Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society termasuk dari paslon lain yaitu pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu," jelas Hasto.

"Sehingga diperlukan suatu upaya agar menjaga sehingga hal-hal transaksi-transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan," ujarnya. (*)