nusakini.com--Pemerintah yang tergabung dalam Tim Reforma Agraria mematangkan persiapan pilot project peluncuran perhutanan sosial untuk tahun 2017. Rencana legalitas akses perhutanan sosial ini untuk mempercepat implementasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi. 

  “Kita sudah mulai mengidentifikasi beberapa aspek dalam rule based perhutanan sosial. Seperti luas lahan yang dapat diakses, jangka waktu, sistem pengelolaan, subyek, offtaker, modal, infrastruktur, pendampingan, dll,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka rapat. 

• Wujudkan Reforma Agraria, Ini yang Dilakukan Pemerintah
• Pemerintah Membentuk Tim Reforma Agraria
• Presiden Jokowi: Masyarakat Sangat Rindu Hadirnya Keadilan Sosial dan Ekonomi
• Reforma Agraria: Menjaga Asa dengan Pemerataan
• Presiden Jokowi Minta Segera Lakukan Reforma Agraria

  Hadir dalam rapat koordinasi ini antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya; Menteri Pertanian, Amran Sulaiman; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini M Soemarno, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait. 

  Rapat membahas profil perhutanan sosial yang menjadi target implementasi. Menko Darmin kembali menegaskan pelaksanaan kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial harus memiliki prinsip dasar dan standar yang jelas.  

  Rapat juga menyinggung mengenai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). (p/ab)