Mengapa Dana Gizi Bisa Berubah Jadi Motor Listrik? Membedah Lemahnya Pengawasan Eksekutif

By Admin


Ilustrasi MBG

nusakini.com, Tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi ujian berat terkait sistem pengawasan anggaran yang terbukti rentan dimanipulasi. Kebocoran dana fantastis ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam mekanisme verifikasi mitra pemerintah di tingkat operasional.

Indikasi korupsi melalui modus jual beli kuota operasional mencerminkan besarnya celah dalam proses penunjukan pihak ketiga. Menurut pihak kejaksaan, banyak dapur mitra yang sebenarnya di bawah standar namun tetap beroperasi karena adanya afiliasi kekuasaan.

Selain itu, temuan pengadaan barang-barang yang tidak relevan dengan kebutuhan pangan membuktikan lemahnya kontrol perencanaan kebijakan dari pusat. Pembelian puluhan ribu motor listrik hingga televisi layar lebar memperlihatkan bagaimana nomenklatur anggaran diduga disalahgunakan tanpa deteksi dini.

Pelimpahan berkas perkara para mantan pejabat ke tahap penuntutan dalam beberapa waktu terakhir menjadi sinyal krusial bagi pembenahan birokrasi. Aparat penegak hukum kini dituntut untuk membongkar tuntas bagaimana desain kebijakan strategis ini bisa dieksploitasi dari dalam secara sistematis.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan bahwa kelengkapan dokumen hukum ini menjadi langkah penting untuk menyidangkan para terduga pelaku. “Pada hari Selasa ini, tim penyidik telah melakukan penyerahan, penyerahan itu untuk enam berkas,” tegas Anang menjelaskan progres perkara.

Nilai kerugian yang ditaksir sangat besar tersebut mengonfirmasi bahwa instrumen pengawasan internal pemerintah belum berfungsi secara optimal. "Kurang lebih Rp10 triliun. Kurang lebih ya," ucap Anang merujuk pada dokumen hasil evaluasi badan pengawas keuangan.

Ke depan, pembuat kebijakan harus menyusun ulang regulasi pengadaan barang dan jasa khusus untuk program berskala masif ini. Peningkatan transparansi digital adalah kunci utama agar inisiatif pemenuhan gizi masyarakat tidak lagi menjadi ladang perburuan rente. (*)