Dirjen Pemasyarakatan Mashudi Resmi Mengundurkan Diri Hari Ini
By Admin
Dirjen PAS Mashudi
nusakini.com, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Mashudi, mengambil langkah mengejutkan dengan resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (1/10/2026). Keputusan drastis ini diumumkan tak lama setelah mencuatnya kabar dugaan ketersediaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.
Surat pengunduran diri pejabat Eselon I tersebut dilaporkan telah diserahkan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto. Langkah peletakan jabatan ini diklaim oleh kementerian sebagai wujud pertanggungjawaban moral atas keriuhan yang menyita ruang publik tersebut.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imipas, Akbar Hadi, langsung memberikan pernyataan resmi kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa pihak kementerian menghormati keputusan personal yang telah diambil oleh Mashudi demi menjaga nama baik institusi.
"Hari ini Bapak Menteri Imipas telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan," kata Akbar dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (1/10). Pengumuman ini langsung menepis berbagai rumor liar terkait alasan pergantian pucuk pimpinan di lingkungan kementerian.
Mundurnya direktur jenderal seketika memicu kekhawatiran terkait potensi lumpuhnya sistem pengawasan dan pelayanan di berbagai unit lapas. Namun, pihak humas kementerian dengan cekatan memastikan tidak ada satupun program kerja yang terdampak oleh perombakan ini.
Seluruh operasional pembinaan harian dan jadwal layanan kunjungan bagi warga binaan dipastikan tidak mengalami perubahan sedikitpun. Pihak manajemen kementerian telah mengaktifkan skema pendelegasian wewenang sementara agar urusan perizinan tidak mengalami penumpukan.
"Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan," kata Akbar menambahkan jaminan perlindungan operasional lembaganya.
Kementerian saat ini sedang mempercepat seluruh pemberkasan administrasi kepegawaian terkait berhentinya Mashudi dari kursi kepemimpinannya. Selama rentang waktu pengurusan berkas administrasi ini, konsistensi pelaksanaan tugas organisasi tetap menjadi komitmen paling utama.
Langkah responsif yang ditunjukkan oleh kementerian dinilai sangat krusial untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat luas. Proses investigasi internal yang objektif kini menjadi tuntutan utama warga untuk menuntaskan polemik secara terang benderang.
Pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berjanji untuk bersikap transparan terhadap setiap tahapan prosedur yang menyertai masa transisi ini. Pemilihan pelaksana tugas baru diproyeksikan akan diumumkan dalam waktu dekat agar fungsi manajerial tidak kosong terlalu lama. (*)