nusakini.com - Internasional - Pemerintahan Paris sedang menghadapi masalah legal atas dasar ancaman kesehatan akibat partikel timbal yang berada di udara karena kebakaran Gereja Katedral Notre Dame. Ratusan ton timbal meleleh di atap gereja saat kebakaran terjadi pada tahun 2019.

Sebuah tuntutan di pengadilan menuduh pihak yang bertanggung jawab melakukan kelalaian besar karena membiarkan masyaraka tinggal di kota yang terekspos dengan bahan kimia berbahaya.

Pengacara untuk dua keluarga lokal, dimana anak mereka diduga terekspos debu timbal di rumah dan sekolah mereka, bersama dengan asosiasi kesehatan dan serikat buruh, menyatakan pihak bertanggung jawab membahayakan nyawa mereka karena tidak bereaksi apa-apa terhadap resiko keracunan timbal.

Komplain mereka menyatakan bahwa meskipun skala api sangat besar dan pihak berwajib mengetahui resiko polusi dan kontaminas, tidak ada langkah terkait yang diambil selama 3 bulan lebih setelah kebakaran.

• Kepolisian Prancis Tembak Mati Pria yang Bawa Pisau di Stasiun Paris
• Prancis Umumkan Aturan COVID-19 yang Lebih Ketat akibat Omicron
• Kebun Binatang di Perancis Ditutup setelah 9 Serigala Kabur
• Presiden Prancis Sebut Boikot Diplomatik Beijing 2022 Tidak Berguna
• Salah Tangkap, Perancis Bebaskan Pria yang Diduga Terlibat Pembunuhan Jamal Khashoggi

Sekitar 400 ton timbal dilaporkan tersebar di ibukota Perancis pada saat kebakaran pada 15 April 2019.

Lapangan di depan gereja yang sedang dibangun kembali, ditutup lagi dari masyarakat pada bulan Mei tahun ini setelah pengujian menunjukkan tingkat konsentrasi tinggi terhadap partikel timbal beracun.

Beberapa bulan setelah kejadian kebakaran, pemerintah kota memerintahkan untuk melakuka pembersihan mendalam di sekolah-sekolah yang terletak dekat dengan Notre Dame, sedangkan anak-anak dan ibu hamil yang tinggal di dekat lokasi didesak untuk melakukan tes darah.

Komplain ini menyatakan kota Paris menghalangi informasi kepada kepala sekolah dan gagal untuk melakukan tindakan cepat. Kantor walikota Paris belum memberikan respon terhadap komplain legal ini.

Warga juga menuntut kepolisian Paris, Kementerian Budaya, dan otoritas kesehatan regional. Ini merupakan kali kedua adanya tuntutan hukum kepada pemerintah mengenai tingkat timbal.

Presiden Perancis Emmanuel Macron bersumpah untuk menyelesaikan pembangunan Notre Dame pada tahun 2024.