nusakini.com - Jakarta - Pada debat pilpres ketiga, Minggu (17/3/2019), Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan menghapus Ujian Nasional (UN) jika ia dan Prabowo terpilih di Pilpres 2019. 

• Survei Indikator: 63 Persen Publik Tak Setuju Pembatalan Pasangan Prabowo-Gibran
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Sengketa Pilpres 2024 Bakal Diputuskan MK Hari Ini
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres

Menanggapinya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak setuju dengan rencana ini. Ia menilai UN diselenggarakan untuk mengukur dan mengevaluasi baik atau kurangnya kualitas pendidikan di suatu daerah.

"UN itu juga ada hubungannya dengan UU pendidikan. Karena di situ, di UU pendidikan itu, pemerintah harus secara teratur mengevaluasi. Satu-satunya cara evaluasi ya lewat ujian, itu evaluasi bagaimana bahwa di sini daerah ini baik, di sini masih rendah tanpa UN," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

JK mengatakan pemerintah perlu menjaga standar pendidikan secara nasional. Ia menjelaskan, kualitas pendidikan tiap jenjang sekolah harus meningkat sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Olehnya ia menilai berbahaya jika UN dihapuskan.

"Kedua, kita harus menjaga standar bahwa standar nasional itu di mana pun di Indonesia itu, bahwa tingkat pengetahuan lulusan SD SMP SMA itu harus mendekati nilai atau mendekati kemampuan sesuai kurikulum yang ada. Jadi, kalau mau dihapuskan itu berbahaya justru untuk kualitas pendidikan. Ada UN saja kualitas pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada," tegas JK. (s/mk)