MAKASSAR -- Pengamat psikologi politik sekaligus akademisi UNM, M. Rhesa menegaskan, bila seorang bakal calon gubernur merasa tak mampu 'merayu' partai, maka UU memberi mereka alternatif dengan memakai jalur independen. “Silahkan kumpulkan KTP warga. Dan kalau memang merasa didukung penuh oleh masyarakat, pastilah rakyat berbondong-bondong dengan sukarela menyetor KTP-nya," tandasnya. 

Dia mencontohkan kasus Ahok ketika ikut Pilkada DKI Jakarta dengan memakai jalur independen. Dan berhasil mencukupi jumlah yang dipersyaratkan. Namun, lanjutnya, ini tidak dilakukan dan semuanya menggantungkan diri ke partai. Jadi bakal calon harusnya sudah bisa menyikapi ini dengan dewasa. 

Ketika ditanya soal partai politik (parpol) yang ogah memberi dukungan, M. Rhesa menilai bahwa hal itu bisa terjadi karena berbagai pertimbangan internal dari parpol. 

"Partai politik itu punya pengalaman panjang dalam ikut berkontestasi di pemilihan umum. Mereka punya hitung-hitungannya masing-masing di politik, punya strategi pemenangan serta punya analisa yang dalam menentukan bakal calon," lanjutnya. 

• Dr. Adi Suryadi Culla: Kolaborasi Pasangan Andalan Hati di Pilgub Sulsel dan Pasangan MULIA di Pilwali Makassar Beri Keuntungan Besar
• Pengamat: Tidak Netral, KPU Didesak Coret Nama Hasrullah sebagai Panelis Debat
• Survei LSI Denny JA: Andi Sudirman-Fatma 61,4%, Danny Pomanto-Azhar 12,9%
• Rilis Prof Burhanuddin Muhtadi: Andi Sudirman - Fatma 63% dan Danny Pomanto- Azhar 17%
• Terbaru, Survey Indikator Prof Burhanuddin: Andi Sudirman-Fatma 63% dan Danny Pomanto-Azhar 17%, Pengamat: Sangat Sulit Terkejar

Jadi, bisa saja pertimbangan partai itu terkait loyalitas. Berpotensi menciptakan konflik dan musuh atau dinilai banyak terganjal masalah hukum. Berat bila calon sampai pernah bermasalah dengan tokoh-tokoh seperti Jusuf Kalla, Aksa Mahmud, Ilham Siradjuddin, SYL, Iwan Aras, Ahmad Ali.

“Semua itu pasti menjadi pertimbangan parpol dalam menjatuhkan dukungannya. Apalagi bila elektabilitas kandidat tertentu tidak cukup kompetitif menurut berbagai hasil survei," katanya. 

Dia juga menambahkan bahwa isu kotak kosong sebagai bencana demokrasi ini dilontarkan kubu yang pesimis akan kemampuan dan kapabilitasnya untuk mampu bersaing dalam kontestasi Pilgub Sulsel. 

"Publik sudah paham jika rekomendasi partai untuk Pilgub saat ini rebutan, bahkan oleh figur di luar partai. Oleh karenanya, jika nanti ada yang berhasil meraih semua rekomendasi partai, itu adalah hal yang wajar, hasil dari pertarungan tahap pertama, perebutan rekomendasi partai. Jangan lupa, masih ada tahap berikutnya dan lazimnya politisi selalu optimis" katanya. 

Jadi jalan bagi kandidat lain masih terbuka. Yang diperlukan kapabilitasnya dalam membuat partai yakin untuk memilihnya. 

"Jalan optimis bagi kandidat manapun masih terbuka dan di sinilah kemampuan masing-masing figur dinilai terkait upaya memanfaatkan sumber daya yang dimiliki,”tutup M. Rhesa. (*)