nusakini.com-- Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Haiyani Rumondang menyatakan bahwa 34 provinsi di Indonesia sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2017. Kenaikan UMP untuk tahun 2017 adalah sebesar 8,25 persen dengan mengikuti formula yang diatur dalam PP No.78/2015 tentang Pengupahan. 

“Sebanyak 34 Provinsi telah menetapkan UMP 2017, 30 Provinsi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dalam penetapannya. Sedangkan 4 Provinsi, yakni Kalimantan Selatan, NTT, Papua dan Aceh, tidak sesuai PP 78,” ungkap Haiyani pada Konferensi Pers di Gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (28/11).

Haiyani menjelaskan, data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan besaran produk domestik bruto (PDB) 2016 terdiri dari inflasi 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,18 persen sehingga kenaikan upah minimum 2017 sebesar 8,25 persen. 

Haiyani menginformasikan, dari 30 provinsi yang mengacu pada PP 78 tahun 2015 dalam menetapkan UMP, ada 4 (empat) provinsi yang menetapkan UMP tahun 2017 dengan pentahapan pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

“Keempat provinsi yang menetapkan UMP dengan pentahapan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kenaikan sebesar 10 persen, Provinsi Gorontalo sebesar 8,27 persen, Provinsi Maluku sebesar 8,45 persen, dan Provinsi Maluku Utara sebsar 17,48 persen,” jelas Haiyani. 

• Ajuan Banding atas UMP DKI di PTUN, Ini Kata Anies Baswedan
• Ini UMP dari 22 Provinsi Tahun 2022
• Ini Daftar Penetapan UMP 2017 di 34 Provinsi
• Kemnaker: UMP 2017 Naik Sebesar 8,25 Persen
• Mendagri Tegur 17 Gubernur Tak Penuhi Standar UMP

Haiyani menambahkan, terdapat 3 (tiga) provinsi yang pada tahun 2016 tidak menetapkan UMP dan pada tahun 2017 menetapkan UMP, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

“Rata-rata kenaikan UMP secara nasional tahun 2017 adalah sebesar 8,91% dan UMP tertinggi yaitu DKI Jakarta, Rp. 3,355,750,00” tutup Haiyani.  

Sesuai amanat peraturan perundang-undangan bidang pengupahan khususnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, Gubernur wajib menetapkan dan mengumumkan UMP secara serentak setiap tanggal 1 November.

“Setelah menetapkan UMP, Gubernur dapat menetapkan UMK selambat-lambatnya tanggal 21 November,” katanya. (p/ab)