nusakini.com--Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bukti bahwa Pemerintah hadir untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pelayanan kesehatan. Program JKN bukan hanya pengeluaran (cost) melainkan sebuah investasi. 

"Kalau kita bicara kesehatan ini kita harus bisa bicara long vision, end-to-end perspective," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo ketika menjadi pembicara dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema Kupas Tuntas Layanan JKN bertempat di Gedung Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Kamis (07/12). 

• Wamenkeu: Ekonomi yang Inklusif dan Penguatan SDM sebagai Kunci Pembangunan
• Globalisasi, Antara Ancaman dan Kesempatan
• Universitas Jadi BLU Agar Lebih Berkontribusi Terhadap Pembangunan
• Wamenkeu Hadiri Konferensi Keuangan Syariah ke-3 Di Four Points Hotel Makassar
• Ini Tiga Prinsip yang Harus Dipenuhi Untuk Menyelesaikan Masalah Tenaga Honorer K-2

Wamenkeu mengungkapkan dalam jangka pendek program JKN dapat meningkatkan output dan tenaga kerja sektor lainnya, sedangkan dalam jangka panjang program JKN dapat meningkatkan kualitas modal manusia melalui peningkatan angka harapan hidup. Program JKN diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Namun, di sisi lain saat ini banyak Pemerintah Daerah yang masih memiliki tunggakan kepada BPJS Kesehatan baik di pusat maupun di daerah. "Itu kurang lebih sekitar 1,3 triliun. Kita keluarkan PMK Nomor 183 Tahun 2017. PMK yang bisa mengatur tata cara pemotongan dana bagi hasil kepada daerah yang daerahnya punya tunggakan untuk program JKN di daerah," ungkapnya. 

Wamenkeu juga menyampaikan cara untuk memperbaiki sistem JKN agar dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan sekaligus menutup defisit kas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

"Yang pertama mestinya BPJS harus efisien didalam melaksanakan operasionalnya, harus hemat, yang dulu menggunakan verifikasi manual sekarang sudah menggunakan online. Yang kedua perbaikan manajemen klaim, harus sama-sama win win solution," pungkasnya pada acara yang juga menghadirkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dan Staf Ahli Kementerian Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede sebagai pembicara.(p/ab)