nusakini.com--Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengatakan bahwa aspek otonomi akademik dan otonomi non-akademik harus dikelola dengan baik dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan universitas yang baik agar universitas berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.  

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo dalam keynote speechnya pada acara 2nd Advancing University Financial Management Practices in Southeast Asia (Advanse) Cross Border Conference di Balai Senat Universitas Gajah Mada (UGM) pekan lalu.

"Melalui strategi Tridharma Perguruan Tinggi, otonomi tersebut harus mencakup dua aspek yang berbeda, yaitu otonomi akademik, seperti struktur dan budaya, serta otonomi non-akademik, terutama yang mendukung aspek akademik, seperti otonomi manajemen dan otonomi keuangan. Dengan demikian, kami telah memberikan otonomi kepada universitas negeri dengan mengubah universitas-universitas ini menjadi Badan Layanan Umum atau BLU," ungkap Wamenkeu. 

• Wamenkeu: Ekonomi yang Inklusif dan Penguatan SDM sebagai Kunci Pembangunan
• Globalisasi, Antara Ancaman dan Kesempatan
• Wamenkeu Hadiri Konferensi Keuangan Syariah ke-3 Di Four Points Hotel Makassar
• Ini Tiga Prinsip yang Harus Dipenuhi Untuk Menyelesaikan Masalah Tenaga Honorer K-2
• Wamenkeu Ingin APBN Dikenal di Pondok Pesantren

Universitas mengubah sumber daya manusia (SDM) menjadi terdidik, penggerak perubahan dan menyediakan energi serta inovasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan bangsa yang berkualitas tinggi.

Menurut Wamenkeu, otonomi keuangan menyediakan universitas dengan fleksibilitas untuk mengelola sumber keuangan mereka, terlepas dari sumbernya, baik dari pendanaan pemerintah, biaya kuliah, dan sumber lainnya.

"Dengan kewenangan seperti itu, universitas dapat lebih mengoptimalkan sumber pendapatan dan mengelola pendapatan mereka secara langsung, tanpa melalui mekanisme keuangan negara yang umumnya berlaku untuk instansi pemerintah," pungkas Wamenkeu.