nusakini.com-- Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan sejumlah menteri kabinet kerja menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Perbatasan. 

Dalam paparan pembukanya, Wiranto mengakui bahwa selama 71 tahun kemerdekaan, kondisi daerah perbatasan di Indonesia masih penuh masalah. Ketimpangan pembangunan dan infrastruktur menjadi pangkal segala problem tersebut. 

“Setelah 71 tahun kita merdeka, kondisi pinggiran kita masih kurang baik. Lalu keamanan, ketertiban masih rawan, illegal logging, illegal fishing, human trafficking, itu masih mewarnai daerah perbatasan kita,” kata Wiranto di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (21/9) 

• Dituding Dalang Kerusuhan 98, Wiranto Tantang Kivlan Zen dan Prabowo Sumpah Pocong
• Menko Polhukam Minta K/L Melaksanakan Inpres No. 1/2019 Tentang Pembangunan 11 PLBN
• Akan Kejar Kelompok Pembunuh, Menko Polhukam: Pembangunan di Papua Tetap Jalan Terus
• Soal Rencana Demo Reuni 212, Ini Kata Menkopolhukam Wiranto
• Soal Aksi Bela Tauhid, Menko Polhukam: Jangan Ada Lagi Kegaduhan.

Karenanya, lanjut Wiranto, dalam visi nawa cita, Presiden Joko Widodo salah satunya menggarisbawahi percepatan pembangunan di daerah pinggiran. Meski mengakui seharusnya pembangunan di pinggiran dilaksanakan sejak lama, namun Wiranto enggan menyatakan kalau visi ini terlambat direalisasikan. 

"Mengapa tidak dari dulu-dulu? tidak ada istilah terlambat, justru kita harus syukuri kita sadar. Sekarang kita sudah pasti paham, on the right track," lanjut dia. 

Melalui rapat koordinasi ini, Wiranto mengajak semua Kementerian, Lembaga dan semua pihak bersinergi untuk tercapainya pemerataan pembangunan hingga ke daerah perbatasan. 

"Bagaimana jaminannya kita bisa berhasil? Kebijakan dulu, lalu kebijakan saja enggak ada anggaran sama saja itu retorik, lalu ada anggaran. Kemudian perencanaan, disusun secara tersusun dan sistematis oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)," jelas dia. 

"Lalu butuh apa lagi?, disinilah butuh keterpaduan, butuh sinergi, butuh kebersamaan. Kita dobrak peraturan perundangan yang tidak perlu, perda-perda yang tidak perlu sudah didobrak oleh Kemendagri," tukas Wiranto.(p/ab)