nusakini.com - Jakarta - Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto irit bicara terkait adanya anggapi rencana aksi demo reuni jilid 212 yang bakal dilaksanakan di Jakarta pada away Desember nanti.

Tidak usah ditanggapi,” ujar Wiranto usai mengisi Qolawoh Kebangsaan di Sportarium UMY, Yogyakarta, Rabu (21/11/2018) malam.

• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres
• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil
• Pesan SBY: Jangan Lukai Hati Rakyat yang Ingin Prabowo Jadi Pemimpin Mereka

Wiranto mengatakan demo boleh saja, tapi ada aturannya. Setiap aksi demo harus sesuai dengan undang-undang dan jangan sampai mengganggu kepentingan rakyat. Jangan sampai demo mengganggu kebebasan orang lain ataupun menyebabkan kemacetan. Apalagi, sampai ada masyarakat yang menjadi tertekan dan terancam.

“Tema apa, tujuannya apa. Kalau tidak jelas tidak akan diijinkan polisi,” tutur Wiranto.

Wiranto justru meminta wartawan untuk meminta kejelasan dari para tokoh yang akan melaksanakana demo. Tujuannya apa dan tuntutannya apa sehingga semuanya harus jelas. Jangan sampai negeri ini terbelah. Negeri ini dibangun dengan membutuhkan persatuan.

“Kalau ada kekurangan itu akan disempurnakan, bukan dibuat kacau. Wartawan yang harus tanya dulu ke sana. Baru kita akan jawab,” ujar mantan Panglima TNI tersebut.

Wiranto juga mengajak kepada semua masyarakat agar dalam menghadapi even besar pilpres, bisa menjaga situasi tetap kondusif, aman dan damai. *(b/ma)