nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sampai sekarang ini belum menerima surat usulan pemberhentian Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie dari DPRD Katingan. Pemerintah pusat tak bisa mengambil putusan sepihak karena ada mekanismenya di Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

"Belum, belum, kami tunggu. Selama belum ada, kami tetap menggunakan asas hukum menunggu keputusan hukum tetap," ujar Tjahjo usai menghadiri acara HUT ke-44 PDI Perjuangan di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1). 

• Mendagri Siap Berhentikan Bupati Katingan
• Ini Aturan Untuk Kasus Bupati Katingan

Namun secara prinsip, Tjahjo mengatakan, dirinya kecewa dengan prilaku Bupati atas dugaan kasus tersebut. Bupati Katingan dinilai tak bisa menjaga kewibawaan dirinya sebagai pimpinan di daerah. Padahal, ia hanya menjadi kepala daerah di kabupaten kecil Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). 

Hanya saja untuk sanksinya, kata dia semua ada proses hukumnya. Meski kasus ini adalah juga merupakan tertangkap tangan, tapi menurut dia, masalah ini berbeda dengan operasi tangkap tangan (OTT) korupsi atau narkoba. 

"Karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun, kami menunggu keputusan hukum tetap. Kecuali ada keputusan DPRD," ucap Tjahjo. 

Sebelumnya, DPRD Katingan juga sudah melakukan rapat dan sepakat untuk memakzulkan Yantenglie atas dugaan kasus asusila ini. DPRD Katingan akan melakukan konsultasi sebelum memakzulkan Yantenglie. Ia dijerat Pasal 284 KUHP dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara.(p/ab)