RDP Bersama Komisi III, Kapolri Jelaskan Lima Tahapan Dugaan Penyadapan Tanpa Izin
By Admin
Ilustrasi RDP Kapolri Dengan Komisi III DPR RI
nusakini.com, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, tokoh politik, hingga aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Paparan tersebut disampaikan Suyudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurut penjelasan Kapolri, kasus yang diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan pada kurun waktu 2025 hingga 2026 ini menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP) beserta sejumlah perwira tinggi lainnya. Aktivitas pemantauan komunikasi tersebut diduga berjalan secara ilegal karena tidak dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik maupun keterkaitan dengan perkara penegakan hukum.
Kasus ini terendus setelah Plt Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) berinisial AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp koordinasi serta penghapusan data rekaman pada Oktober 2026. Langkah penghapusan bukti elektronik pada sistem LIMS dan PLX tersebut memicu kecurigaan internal hingga berujung pada pelaporan resmi ke Bareskrim Polri.
"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," kata Suyudi di hadapan anggota dewan.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, praktik ini dijalankan melalui lima tahapan terstruktur mulai dari instruksi lisan, input data target (provisioning), perekaman, pelaporan berjenjang, hingga pemusnahan jejak digital. Instruksi awal diduga berasal dari Jenderal LSP yang diteruskan melalui perwira berinisial SU dan EH kepada AS tanpa melampirkan laporan polisi.
Tim teknis atau Technical Supporting Unit (TSU) kemudian diduga memasukkan nomor target ke sistem LIMS melalui "jalur atensi" internal guna menyamarkan operasi ilegal tersebut di antara penyadapan resmi. Hasil rekaman dari sistem PLX lantas ditranskripsi dan dilaporkan secara berjenjang kembali kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.
"Pada tahap terakhir, yakni penghapusan data, AS diduga memerintahkan Tim TSU untuk menghapus data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX pada Oktober 2026," jelas Suyudi.
Kapolri menegaskan bahwa prosedur penyadapan di tubuh Polri wajib mematuhi Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mensyaratkan dokumen tertulis dan berita acara pemusnahan. Seluruh temuan dugaan pelanggaran prosedur dan akses ilegal ini kini tengah didalami penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber sebagai materi pembuktian hukum. (*)