MPR Buka Peluang Percepatan Pemilihan Wapres Pengganti Gibran pada Akhir November 2026
By Admin
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto | Dok. MPR RI
nusakini.com, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI membuka peluang untuk mempercepat agenda pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan MPR memproyeksikan sidang paripurna pemilihan tersebut dapat berlangsung pada rentang waktu 23 November hingga 4 Desember 2026 mendatang.
Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan proyeksi jadwal tersebut saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026. Langkah percepatan ini diambil agar pengisian jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut tuntas jauh sebelum tenggat maksimal pada 10 Januari 2027.
Kepastian tanggal sidang paripurna tetap bergantung pada kesesuaian jadwal kegiatan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran kepala negara menjadi syarat mutlak dalam jalannya rapat paripurna proses pemilihan wakil presiden di parlemen.
“Percepatan jadwal tersebut akan mempertimbangkan agenda Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden harus hadir dalam rapat paripurna terkait proses pemilihan wakil presiden,” ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026.
Untuk mematangkan rencana jadwal tersebut, pimpinan MPR akan menggelar rapat gabungan (ragab) pada Sabtu, 14 November 2026. Hasil pembahasan dari rapat internal parlemen itu nantinya akan langsung dikonsultasikan kepada pihak Istana Kepresidenan.
Mengenai figur yang akan mengisi kursi wakil presiden, Bambang menegaskan bahwa kewenangan pengusulan nama berada sepenuhnya di tangan kepala negara. Pihak MPR hanya bertugas memproses dua nama kandidat yang secara resmi diajukan oleh Presiden kepada parlemen.
“Kalau soal nama itu kan yang mengajukan Presiden. Jadi untuk ini kata kuncinya di Presiden,” kata Bambang menegaskan batasan kewenangan lembaganya.
Politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini turut menepis kabar adanya lobi-lobi di tingkat partai politik maupun fraksi terkait bursa kandidat. Ia membantah isu yang menyebut nama Ketua DPR RI Puan Maharani tengah dibahas secara internal sebagai salah satu calon potensial.
“Sampai hari ini kita tidak pernah ada rembukan kayak begitu. Karena kita tahu bahwa itu domainnya Pak Presiden,” tutur Bambang.
Sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku, MPR memiliki batas waktu maksimal dua bulan sejak surat terkait diterima untuk menetapkan wakil presiden baru. Dengan merujuk pada tenggat tersebut, seluruh rangkaian proses pemilihan ditargetkan selesai paling lambat pada awal Januari tahun depan. (*)