nusakini.com-Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir pada acara Penandatanganan MoU Pemanfaatan Data Kependudukan antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan 12 lembaga dan Asosiasi Internet yang dilaksanakan di Js Luwansa Hotel Jakarta, Selasa (15/1). 

Dalam keterangan persnya Tjahjo menyampaikan saat ini Kemendagri telah melakukan kerjasama dengan 1166 lembaga, baik lembaga Negara maupun swasta. 

“Ini sudah mencapai 1166 lembaga, baik lembaga Negara mapun swasta yang sudah melakukan kerjasama dengan Ditjen Dukcapil, Kemendagri. Saat ini Kementerian/Lembaga, perbankan, lembaga keuangan, ansuransi, DPR kepolisian, BNN semua sudah melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan”, ujar Tjahjo. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• BNN Sulsel Ungkap Modus Baru Peredaran Narkoba, Ganja Dicampur dalam Kue
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• BNN Musnahkan 78,2 Kg Sabu dan 61,9 Kg Ganja

Lebih lanjut, ia juga sampaikan bahwa data kependudukan penting agar tidak ada praktik pemalsuan, “ Data kami datanya valid, bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya ini untuk kebaikan bersama. Dan meminimalisir berbagai hal yang bisa berpotensi kejahatan”, bebernya. 

Terkait target untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan berbagai lembaga. Tjahjo menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah 1166 lembaga yang bekerjasama memanfaatkan data kependudukan.  

“Untuk tahun ini kami tidak bisa menargetkan. Kami kan tidak bisa memaksa lembaga-lembaga swasta. Nanti mereka yang butuh sendiri”, ungkapnya.  

Tjahjo juga menegaskan dengan sudah terjalinnya kerjasama saat ini mencapai 1166 lembaga, Kemendagri tidak memaksa dan membuka diri kalau ada lembaga-lembaga perbankan, keuangan, ansuransi, DPR, atau lembaga swasta lainnya mengakses data kependudukan yang tujuannya untuk keamanan. “ Dan tahun ini Dirjen Dukcapil sedang mengoptimalkan bekerjasama dengan semua rumah sakit. Jadi, bisa terdata sudah daftar riwayat sakitnya yang dibuka melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK)”, kata Tjahjo. 

Pada kesempatan tersebut Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil melakukan kerjasama sekaligus dengan 12 lembaga dan Asosiasi Internet diantaranya: Asosiasi Penyelengara Jasa Internet Indonesia, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Avrist Assurance, PT Bhineka Life Indonesia, PT China Life Insurance Indonesia, PT Pasaraya Life Insurance, PT Bank Index Selindo, PT Bank Panin Dubai Syariah tbk, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, PT Suziki Finance Indonesia, PT Trust Olympindo Multi Finance, dan PT Mizuho Balimor Finance.(p/ab)