nusakini.com - Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan TNI dan Polri harus dilindungi dari tuduhan tidak netral dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 mendatang. Rencana menjadikan dua Jenderal Polisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara memunculkan kecurigaan dari masyarakat.

• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Terima Kunjungan Komisi II DPR, Gubernur Bali: Kehadiran Wisatawan Dorong Pemulihan Ekonomi
• Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021
• IPW Meminta Polri Tindak Tegas Pelaku Pengeroyokan Ade Armando
• Kunjungi Ketua DPD RI, Panglima TNI Dukung Aparat Tak Represif ke Mahasiswa

“Soal Polisi dan TNI jadi PLT Gubernur, ini rakyat curiga. Masa sih tidak ada sipil yang jago. Kalau alasannya adalah soal keamanan, bisalah. Saya saja bisa lebih tegas dari TNI atau Polri,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sebelumnya menjelaskan pertimbangannya mengusulkan dua petinggi kepolisian sebagai pemimpin sementara dua provinsi, yakni kekhawatiran soal kerawanan Pilkada. Selain itu, Tjahjo mengklaim penunjukan dua petinggi itu masih merupakan usulan, dan belum ada keputusan dari Presiden Joko Widodo.

“Ini ada dua pendulum. Satu sisi pemerintah mau mengantisipasi keamanan. Satu sisi publik mencemaskan adanya tindakan yang tidak netral dari aparat. Kita tahu Polri dan TNI punya jalur komando dan komunikasi yang efektif. Pemerintah harus komprehensif dengan penjelasan, betul tidak ada pelanggaran Undang-Undang. Sebab ada orang yang menginterpretasikan bahwa yang namanya Eselon Satu itu bukan Polri. Pastikan itu dulu,” tegas Fahri.

“Saya lebih pro ke perasaan publik. Terus terang, keputusan Mendagri ini agak mengganggu di tengah ada konsolidasi, restrukturisasi di TNI yang begitu cepat, kemudian banyaknya calon-calon yang berasal dari institusi TNI dan Polri, jadi orang curiga. Saya kira, mestinya Pak Jokowi yang mengambil keputusan. Apa maksudnya dan apa argumennya,” tutup politisi asal dapil NTB itu. (p/ma)