nusakini.com--Dinnie Melanie, S.H., M.E., Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang baru saja dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/5), berharap lembaganya bisa menjadi lembaga negara. 

“Status kelembagaan KPPU kita harapkan menjadi lembaga negara, kemudian komisioner menjadi pejabat negara, dan sekretariat KPPU-nya menjadi pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara),” kata Dinni kepada wartawan usai acara pelantikan. 

• Honorarium Ketua KPPU Jadi Rp38,3 Juta, Anggota Rp33,7 Juta
• Berhasil Kawal Stabilisasi Harga Pangan, Kementan Raih Penghargaan KPPU
• MAI Beberkan Perbedaan Biaya Produksi Beras Skala Kecil vs PT IBU
• Mentan Bersama Kapolri dan Ketua KPPU Saksikan Penggrebekan Gudang Beras
• KPPU Bakal Terus Lakukan Pemangkasan Keuntungan Para Makelar Pangan

Untuk program kerja dan target ke depan, Dinni mengemukakan, sektor prioritas dari periode sebelumnya memang sudah dicanangkan, tapi nanti akan dilakukan rapat komisi terlebih dahulu untuk menyamakan visi dan misi sesama anggota komisioner untuk menentukan sektor prioritas, apakah sama dengan sebelumnya atau akan melihat sektor-sektor lain yang urgent. 

Namun Dinni menegaskan, yang penting adalah status kelembagaan dari KPPU. “Itu yang utama,” ujarnya. 

Mengenai sektor pangan, menurut Dini, masih salah satu sektor yang menjadi prioritas bagi KPPU. Ia menjelaskan, untuk kartel pasti kita juga tetap melakukan pengawasan. 

“Yang dulu ketat, mudah-mudahan di periode ini juga lebih ketat lagi,” pungkasnya. (p/ab)