nusakini.com - JAKARTA – Terkait rencana anggaran Kantor Staf Presiden (KSP) tahun 2019, telah digelar rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI pada Rabu, 6 Juni 2018 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta. Ketua Komisi II, Zainudin Amali, bersama anggota Komisi II Ahmad Riza Patria dan Mardani Alisera membuka rapat dengar pendapat yang menghadirkan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II dengan penjelasan bahwa rapat ini agendanya baru pemaparan saja sehingga diharapkan bisa berlangsung singkat dan padat. Setelah Mensetneg dan Setkab memaparkan rencana pagu anggaran yang diajukan untuk tahun 2019, giliran KSP diminta menyampaikan rencana pagu anggarannya meskipun KSP anggarannya berada di lingkup anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• IKN Masuk dalam Radar Militer AS dan China, Ini Kata Moeldoko
• Terima Kunjungan Komisi II DPR, Gubernur Bali: Kehadiran Wisatawan Dorong Pemulihan Ekonomi
• Pemerintah dan DPR Lanjutkan Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021
• IPW Meminta Polri Tindak Tegas Pelaku Pengeroyokan Ade Armando

Kastaf menyampaikan bahwa pagu alokasi anggaran KSP mengalami penurunan dari Rp. 124.700.000.000,00 (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus juta rupiah) menjadi Rp. 114.585.360.000,00 (seratus empat belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) pada tahun 2018.

“Untuk tahun 2019, KSP mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 89.543.766.000,00 (delapan puluh milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2018 maka pagu indikatif tahun 2019 mengalami penurunan anggaran sebesar -28,19%,” papar Kastaf.

Terhadap rencana pagu indikatif yang turun cukup besar tersebut, Kastaf kemudian mengajukan permohonan agar pagu anggaran 2019 bisa dikembalikan pada jumlah anggaran tahun 2018. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Komisi II yang menegaskan bahwa tugas dan fungsi lembaga harus tetap optimal dijalankan dan dilaksanakan.

“Jadi efisiensi anggaran harus memperhitungkan tugas dan fungsi tersebut bisa berjalan dengan maksimal,” ujar Zainudin Amali. (p/ma)