nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri menyatakan, prinsip dasar dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah pendalaman demokrasi, penguatan kohesi sosial masyarakat dan penguatan jaminan sosial. Hal itu dapat terwujud jika para angkatan kerja Indonesia terus meningkatkan keterampilan dan menguatkan kompetensi. 

“Salah satu kapasitas pertahanan bagi angkatan kerja kita adalah peningkatan keterampilan dan penguatan kompetensi,” kata Menaker Hanif saat memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional yang bertajuk ‘Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Menurunkan Ketimpangan Sosial dan Memperkuat Kohesi Sosial di Indonesia’, di Jakarta, Rabu, (21/12). 

• Indonesia Tingkatkan Kerjasama Ketenagakerjaan Dengan Azerbaijan
• Pemerintah Daerah Komitmen Tingkatkan Layanan Ketenagakerjaan
• Menaker Imbau Masyarakat Untuk Lebih Kritis Dalam Menyerap Informasi
• Menaker Tegaskan TKA di Indonesia Sangat Terkontrol
• Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja Terampil Melalui Program Pemagangan Terpadu

Menaker mengatakan, saat ini, tantangan jaminan sosial untuk kesejahteraan masih didominasi oleh ekonomi informal. Oleh karenanya, terobosannya adalah mentransformasikan ekonomi informal menjadi lebih formal sehingga hubungan kerja lebih jelas dan skema kepesertaan menjadi lebih mudah. 

Menaker Hanif menjelaskan, berbicara soal ketimpangan dan kemiskinan, kontributor utamanya adalah masalah keterampilan yang menciptakan kesenjangan-kesenjangan lain. Dari kesenjangan keterampilan lahir kesenjangan pekerjaan, kesenjangan pekerjaan lahir ksenjangan upah, kesenjangan upah lahir kesenjangan social 

“Saat ini angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial kita juga sudah menurun. Tapi, inilah tantangan utama kita supaya kita lebih optimis,” ujarnya. 

Dia menambahkan, masalah ketimpangan sosial kita saat ini ada pada pesoalan akses pelatihan kerja. Dan tantangan lain adalah berubahnya karakter jenis pekerjaan akibat dari revolusi industri, teknologi dan informasi.(p/ab)