Wanita punya gaya. Lihat saja para wanita yang kini makin menjamur duduk di berbagai jabatan yang ada di perusahaan-perusahaan kenamaan. Berbanding lurus dengan para wanita yang kian berani untuk duduk di kursi parlemen sebagai wakil rakyat yang bertujuan untuk memperjuangkan nasib rakyat tentunya. Isma Yatun contohnya. Politisi asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut nyatanya mampu melenggang di senayan selama dua periode.
Mengawali karir di bidang perbankan, mantan Sub Branch Manager PT Bank Danamon Indonesia, Cilacap, ini kemudian memutuskan untuk bergabung dengan partai politik pada awal tahun 2000-an. Mewakili para perempuan yang ada di Indonesia, Isma berhasil memperoleh 35.016 suara dan duduk di bangku parlemen pada tahun 2004.
Menjabat sebagai wakil rakyat, perempuan kelahiran Palembang, 12 Oktober 1965 ini bergabung dengan komisi VII yang membawahi bidang energi sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Belakangan, merunut pada pemberitaan yang dilontarkan pemerintah mengenai kebijakan kenaikan harga BBM yang dijadwalkan pada April 2012, Isma yang merupakan kader dari PDI-P sudah barang tentu menolak kebijakan yang dianggap bijak oleh pemerintah tersebut layaknya kader PDI-P kebanyakan. Ia bahkan tergolong salah satu orang yang lebih memilih walk out pada sidang paripurna tentang kenaikan BBM akhir Maret lalu. Ditanya alasan, ibu dari dua anak ini berujar bahwa pemerintah harus mempersiapkan terlebih dahulu program kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat pasca kenaikan harga BBM subsidi. Ia tidak setuju dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sempat digagas pemerintah kembali diturunkan sebagai bentuk kompensasi atas kenaikan BBM tersebut. Hal itu sama saja mendidik masyarakat Indonesia dengan didikan meminta-minta alias mengemis. Lebih lanjut Isma menuding bahwa pemerintah tidak siap dengan putusan yang direncanakan tersebut. Malah, bisa jadi jika rencana tersebut terealisasi akan menimbulkan dampak semakin tumbuh suburnya stasiun pengisian bahan bakar umum milik asing jika pemerintah keukeuh mendorong penggunaan BBM nonsubsidi.
