Sejak mahasiswa pada 1999, Husni Kamil Manik sudah aktif dalam dunia kepemiluan. Saat itu, dia menjadi pemantau pelaksanaan Pemilu 1999 dari Forum Rektor Seluruh Indonesia yang diikutsertakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemantauan Pemilu. Husni percaya Pemilu saat itu adalah masa transisi Indonesia setelah tumbangnya Orde baru. Menurut dia, ketika itu merupakan era kebangkitan masyarakat sipil menuju sistem demokrasi lebih baik. Dari pengalamannya sebagai pemantau Pemilu, tugas-tugas kepemiluan lekat dengan dirinya. Apalagi sejak lulus kuliah, dia makin mendekatkan diri dengan lembaga penyelenggara Pemilu. Pada pemilihan anggota KPU Sumatera Barat dia terpilih sebagai anggota dalam dua periode berturut-turut (2003-2008 dan 2008-2013). Husni merasakan beberapa kekurangan KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu. “Hal yang perlu terus dibenahi adalah DPT (Daftar Pemilih Tetap), baik itu sistem pemutakhirannya, proses verifikasi, hingga penetapan. Tentunya semua proses tersebut harus melaui mekanisme jelas dan transparan,” katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (19/03). Selain aktif di KPU Sumbar, bapak tiga anak ini juga pernah menjabat anggota Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia periode 2003. Dia masih aktif sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Sumatera Barat periode 2010-2015. Dia juga sedang mengikuti studi S-2 bidang Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Universitas Andalas, Padang. Menjelang uji kelayakan kepatutan dan kelayakan oleh Komisi II DPR hari ini, Husni mengaku mempersiapkan diri untuk menyampaikan visi dan misi di hadapan anggota dewan. Dia sepenuhnya percaya siapa pun terpilih adalah pilihan obyektif dari disamping bentuk keputusan politik. Bila terpilih menjadi anggota KPU, Husni akan mengajukan usulan tentang teknologi pengelolaan DPT, terutama dalam memverifikasi data valid dan sederhana dalam pengelolaannya. “Pada Pemilu 2004 ada usulan agar IT (Teknologi Informasi) yang digunakan KPU lebih baik dari sebelumnya, namun terkendala dana. Sedangkan pada pada Pemilu 2009 banyak bantuan dari luar dan itu tidak bagus untuk independensi KPU. Untuk Pemilu ke depan dana dari APBN harus menganggarkan itu,” ujarnya. Saat ini Husni telah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum sejak 12 April 2012.