Honing Sanny adalah salah satu anggota DPR-RI yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pria yang berasal dari Nggela Ende, Nusa Tenggara Timur Indonesia. Nama Honing Sanny mencuat ketika ia berhasil mendapatkan posisi tersebut bersama PDIP. Ia yang saat ini menduduki jabatan sebagai anggota Komisi IV DPR-RI yang membawahi masalah pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. Sebagai alat kelengkapan negara, ia berada pada Badan Legislatif sebagai anggota. Honing Sanny meraih mayoritas suara di Nusa Tenggara Timur I, daerah yang memang dikenal sebagai salah satu dari basis partai yang dikenal dengan lambang moncong putih banteng tersebut. Dari daerah pemilihan di NTT tersebut, Honing meraup kurang lebih 32 ribu suara, mengalahkan beberapa pesaingnya baik dari PDIP maupun partai lain. Honing Sanny saat ini memiliki satu orang anak dari hasil pernikahannya dengan seorang wanita bernama Bernadetha M. Sere.N. Aba. Dalam PDIP Honing Sanny menempati posisi sebagai Staf Ahli Fraksi PDIP. Seorang Honing Sanny adalah lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta dan berhasil meraih gelarnya pada 1998. Mengenai keterlibatannya dalam berpolitik Honing termasuk politisi yang banyak melakukan kontak dengan masyarakat kecil. Pria yang lahir pada 13 April 1972 ini dinilai rekan-rekannya sebagai sosok politisi muda yang vokal, bersahaja, dan cenderung kritis. Di usianya yang ke-40 ia masih aktif terjun dalam berbagai kegiatan rutin DPR, dan juga kegiatan-kegiatan komisi IV yang banyak berhubungan dengan ranah-ranah pekerjaan rakyat seperti mengontrol pendistribusian raskin dan operasi pasar. Menurutnya, subsidi beras untuk golongan miskin saat ini sudah banyak disusupi unsur bisnis oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Saat Bulog mengusulkan permintaan dana tambahan untuk raskin, Honing yang mewakili Fraksi PDIP menegaskan bahwa PDIP akan menolak usulan tersebut. Alasannya, selama ini tiap tahunnya biaya untuk Bulog berkisar antara Rp 20 triliun. Ia bersikeras untuk memperketat lagi pengawasan terhadap subsidi dan berbagai kebijakan lain yang bersangkutan dengan kepentingan rakyat.