Profile

Hatta Ali

Tempat Lahir : Pare-Pare, Sulawesi Selatan

Tanggal Lahir : 07/04/1950


Description

Lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, 7 April 1950, Hatta Ali adalah Ketua Mahkamah Agung RI untuk periode 2012-2017. Hatta mengantongi 28 dari 54 suara hakim agung. Pria berkumis yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Muda Pengawasan itu menggantikan Harifin A Tumpa pada 8 Febuari 2012. Bagi praktisi hukum, jabatan yang diraih Hatta Ali setelah mengalahkan pesaing lainnya yakni Ahmad Kamil 15 suara, Abdul Kadir Mappong 5 suara, M Saleh 3 suara, dan Paulus Effendi Lotulung 1 suara - merupakan lompatan besar bagi karirnya. Apalagi ia belum pernah menjabat sebagai ketua pengadilan tinggi. Karir Hatta Ali dimulai sejak menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM yang kini berganti nama jadi Departemen Kehakiman. Tahun 1982, ia menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Di tahun 1995, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang dilanjutkan menjadi Kepala Pengadilan Negeri Bitung pada 18 November 1996. Empat tahun berikutnya Hatta pindah ke Manado dan mengisi jabatan Ketua Pengadilan Negri pada 16 Juni 2000. Setahun kemudian tepatnya 5 Juli 2001, ia pindah lagi ke Tangerang menjadi Ketua Pengadilan Negeri. Karirnya kian pesat. Tahun 2003, ia menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar. Selanjutnya ia merangkap jabatan sebagai Sekretaris Ketua MA pada 2004 dan Dirjen Badilum I di 2005. Hanya dalam dua tahun saja, Hatta Ali kembali diangkat. Kali ini menjadi Hakim Agung tahun 2007. Dua tahun kemudian penyandang gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran ini menjadi Ketua Muda Pengawasan MA merangkap Ketua Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) serta juru bicara Mahkamah Agung. Hingga akhirnya lewat voting di Sidang Paripurna Khusus pada 8 Februari 2012, Hatta Ali terpilih menjadi orang nomor satu di Mahkamah Agung. Ia pun menyampaikan program-programnya sebagai ketua pengadilan tertinggi di Indonesia. Hatta berjanji akan menjalankan amanah sebagai Ketua MA dan memprioritaskan pelayanan keadilan bagi masyarakat sebagaimana tertuang dalam blue print MA 2010-2035.