Farid Prawiranegara merupakan anak sulung dari tokoh nasional yang terkenal, Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang juga dikenal sebagai tokoh pelopor berdirinya Partai Bulan Bintang (PBB) bersama Yusril, Fadli Zon, MS Kaban dan Hartono Mardjono. Walaupun nama Farid Prawiranegara termasuk ke dalam salah satu pelopor berdirinya PBB, keanggotaanya dalam partai tersebut tidak berlangsung lama karena beberapa tahun kemudian dia memilih keluar dari PBB dan memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, Farid tercatat sebagai anggota DPP Partai Demokrat untuk periode tahun 2010 hingga tahun 2015. Farid sendiri, selama beberapa tahun terakhir dikenal gigih memperjuangkan agar ayahnya, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, diakui sebagai Pahlawan Nasional setelah sebelumnya Mr. Sjafruddin pernah menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat Agresi Militer Belanda II. Di tahun 2012, Farid mengumumkan keikutsertaannya untuk mendaftar menjadi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemilihan Anggota BPK baru ini adalah untuk mencari pengganti Wakil BPK Herman Widyananda yang wafat pada tahun 2011, dan anggota BPK Sapto Amal Damandari yang telah pensiun pada bulan Mei 2012. Belum sampai menjadi anggota BPK, keikutsertaan Farid dalam pemilihan Anggota BPK tersebut dipertanyakan Anggota Komisi XI DPR. Beberapa anggota Komisi XI DPR mempertanyakan apakah Farid nanti bisa menjaga independensi jika menjadi Anggota BPK. Selain itu, beberapa berita yang berhembus menyatakan bahwa Farid mendaftar menjadi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas permintaan presiden SBY setelah dirinya dipanggil presiden di kediamannya di CIkeas. Keresahan akan kehadiran Farid tidak berhenti di sini saja, banyak anggota Komisi XI DPR terusik dengan pernyataan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Farid Prawiranegara saat hari pertama uji kelayakan dan kepatutan. Farid menyebut tidak ada kerugian keuangan negara dalam kasus Bank Century.