Nama Fahri Hamzah mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir awal 1998. Laki-laki kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tanggal 10 Nopember 1971 ini merupakan pendiri sekaligus ketua umum pertama organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Bersama organisasi KAMMI, Fahri melancarkan gerakan anti-KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Dalam setiap aksinya, KAMMI pimpinan Fahri berbeda dengan aksi unjuk rasa mahasiswa lain yang cenderung sering terlibat bentrok fisik dengan aparat. Puncaknya KAMMI satu-satunya elemen mahasiswa pendukung B.J. Habibie sebagai penerus tongkat estafet dari Soeharto disaat elemen mahasiswa lain merasa bahwa Habibie sama saja dengan Soeharto. Sebagai intelektual muda, sejak masih berstatus mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Fahri telah banyak terlibat dalam kegiatan akademis dan kecendekiawanan. Selain pernah bekerja sebagai salah satu pimpinan di Jurusan Ekonomi Ekstensi UI, Fahri juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat dan berbagai kegiatan lainnya. Setelah era reformasi bergulir pada tahun 1999, Fahri sempat diangkat menjadi Staff Ahli MPR RI pada tahun 2004. Dia kemudian bergabung dengan Partai Keadilan Sosial yang lantas mendorongnya untuk menjadi anggota DPR RI pada tahun 2004 mewakili daerah kelahirannya, Nusa Tenggara Barat. Saat itu, Fahri Hamzah bergabung dengan Fraksi PKS dan bertugas di Komisi VI yang menangani masalah Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi/UKM, dan BUMN. Perhatiannya yang besar di dunia hukum, membuahkan kepercayaan FPKS menempatkannya sebagai Wakil Ketua Komisi III, yang membidangi Legislasi sejak tahun 2009 lalu. Selain aktif sebagai anggota Dewan, dia juga senang menulis dalam berbagai artikel. Hingga kini telah terbit satu karyanya dengan judul "Negara, BUMN dan Kesejahteraan Rakyat” yang diterbitkan melalui Yayasan Faham Indonesia (YFI). YFI sendiri merupakan kelanjutan dari Yayasan Pengembangan Sumber Daya Pemuda (CYFIS) yang didirikan saat hari Sumpah Pemuda, setelah aksi-aksi mahasiswa 1998 mereda. Pada tahun 2011, Nama Fahri Hamzah kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya mengeluarkan serangkaian penyataan pedas terhadap KPK. Menurut Fahri, KPK lebih baik dibubarkan karena dirinya tidak percaya dengan adanya institusi superbodi dalam demokrasi. Meskipun menerima kecaman dari berbagai aktivis anti korupsi, ini tak pernah membuat Fahri jera. Bahkan beberapa saat kemudian, dia kembali mengeluarkan pernyataan yang senada. Dia menilai bahwa KPK gagal menangani korupsi sistemik. Tidak hanya berhenti di sini saja Fahri mengeluarkan pernyataan yang kemudian memicu kontroversi. Baru-baru ini ketika Indonesia sedang diramaikan oleh kedatangan feminis lesbi asal Kanada yang sedang mempromosikan bukunya, Irshad Manji, alih-alih meredamkan situasi Fahri justru melemparkan pernyataan yang sempat menimbulkan keresahan. Seperti yang telah diketahui, beberapa kelompok menolak kehadiran Irshad Manji karena dia dinilai telah melakukan pelecehan agama, namun melalui akun sosial media, Fahmi mengatakan bahwa penolakan itu tidak mendasar. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini secara terang-terangan memberi dukungan terhadap Irshad Manji agar diberikan hak bicara dalam berbagai event atas nama demokrasi. Banyak pihak menyayangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Fahri ini. Sebagai imbasnya, kini banyak yang sudah mulai tidak bersimpati padanya.