Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE. adalah Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu. Kirmanto dilahirkan di Pengging, Jawa Tengah, 5 Juli 1943. Djoko menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, lulus tahun 1969. Kemudian meneruskan pasca sarjananya di Land and Water Development (IHE-Delft), Belanda pada tahun 1977. Setelah lulus kuliah, Djoko menjadi Site Engineer pada proyek Departemen Pekerjaan Umum (DPU): Pembangunan Pondasi Jembatan Karangsemut di Yogyakarta. Proyek inilah yang menjadi awal langkah Djoko menapak karir birokrasi di DPU. Saat bergabung dengan DPU, Djoko menangani berbagai proyek penting departemen tersebut. Antara tahun 1970-1974, ia menjadi Asisten Perencana pada Proyek Irigasi Sadang, Sulawesi Selatan. Pada Proyek Pekalen di Jawa Timur (1976-1980), dia sudah menjadi Deputi Teknik. Setelah itu dia kembali menjadi Deputi Kepala Staf Proyek Irigasi IDA di Jakarta (1980-1983). Sampai akhir tahun 1980-an itu, pria 69 tahun ini masih beberapa kali ditugaskan dalam berbagai proyek pembangunan yang melibatkan DPU. Pada 1991 Djoko menjabat sebagai Inspektorat Wilayah. Dalam satu dekade kemudian, dia sudah menjadi Direktur Jenderal Pengembangan Permukiman Departemen Pengembangan Wilayah. Selama 32 tahun lebih, Djoko mendedikasikan pengabdiannya di Pekerjaan Umum, sebelum akhirnya mengakhiri karir PNS sebagai Sekjen Departemen Kimpraswil pada November 2003. Atas pengabdiannya, tiga kali ia memperoleh penghargaan Satyalencana dari pemerintah. Riwayat karirnya berturut-turut antara lain asisten perencana proyek irigasi Sadang Sulsel, Deputi Teknik Proyek Pekalen Sampean Jatim, Deputi Kepala Staf Teknik Proyek Irigasi IDA Jakarta. Pernah menjabat sebagai Pemimpin Proyek Banjir Jaya Ditjen Air, Inspektur Jenderal , Direktur Bina Program Direktorat Cipta Karya, serta Asisten I bidang Pengembangan Pembangunan Perumahan Negara.Setelah pensiun, Djoko masih sempat menjabat sebagai Dewan Pengawas (Dewas) dari BUMN di bidang perumahan, Perum Perumnas. Di samping itu juga pernah menjabat sebagai Komisaris Bumi Serpong Damai. Setelah pensiun, Djoko sempat menjabat Dewan Pengawas Perum Perumnas dan anggota komisaris Bumi Serpong Damai. Baru satu tahun dia menjalani masa pensiun, Djoko diminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin dan menghidupkan kembali DPU. Pembangunan perumahan, bidang yang menjadi spesialisasi dan prioritasnya. Proyek yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada investor asing tersebut antara lain berupa pembangunan jalan tol dan air bersih di 24 lokasi di Indonesia. Dalam karirnya, dia sangat perhatian pada sektor perumahan, serta merupakan salah satu yang mendorong pembangunan perumahan secara horisontal di kota-kota besar sebagai upaya mengurangi permukiman kumuh. Djoko dalam salah satu pertemuan dengan wartawan pernah mengatakan, timbulnya permukiman kumuh ditengah kota disebabkan warga yang ingin tinggal tidak jauh dari lokasi tempatnya bekerja. Akhirnya mereka membangun rumah di areal yang dilarang seperti bantaran kali karena harganya jauh lebih murah.