Djimanto adalah seorang pria pengusaha yang sekaligus merupakan salah satu anggota MPR. Dia dilantik menjadi anggota MPR selama 3 periode secara berturut-turut, yakni pada periode 1987, 1992, dan 1997. Pekerjaan sebagai pengusaha ia lakoni setelah menyelesaikan pendidikan perkuliahan sampai tingkat S1 (Strata 1) pada jurusan Manajemen Ekonomi / Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, beberapa kegiatan diluar kampus pernah dia geluti untuk menambah pengalamannya, salah satunya adalah dia tergabung dalam organisasi Task Force Mahasiswa OPSUS / Kostrad dalam rangka Pembebasan Irian Barat. Perusahaan yang dia pimpin bergerak dalam jasa pembuatan dan desain sepatu, peternakan, fishing, minyak atsiri, dan resort. Selain sebagai pengusaha dan salah sau anggota MPR dalam berbagai periode, dia memiliki pengalaman politik lain dengan terpilih sebagai Pimpinan Teras di berbagai Asosiasi dan Organisasi Usaha, termasuk Asosiasi Sektoral/Himpunan KADIN dan APINDO. Jabatan ketua bidang organisasi dan pemberdayaan daerah APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dipegang olehnya. Dalam salah satu agenda APINDO di suatu konferensi pada tanggal 19 mei 2011, Djimanto bersama dengan para petinggi APINDO yang lainnya, duduk disamping ketua umum APINDO, Sofyan Wanandi, mengungkapkan keluhan tentang rencana pemerintah dalam menaikkan tarik dasar listrik. Alasan dari keluhan yang dilontarkan APINDO adalah karena kenaikan tarif dasar listrik dianggap tidak akan mendukung peningkatan mutu dan daya saing produk nasional. Selain keluhan pernah yang dilontarkan tersebut, pada tanggal 1 Juli 2011, Djimanto bersama Pengusaha Indonesia (APINDO) lain secara resmi dan formal berharap agar baik DPR dan pemerintah untuk tidak menghapus empat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang masih aktif. Sebaliknya, APINDO malah berharap agar DPR dan pemerintah membangun BPJS baru yang bisa dimanfaatkan untuk menangani orang miskin dan tidak mampu, terlebih dalam memberi jaminan kesehatan. Keempat BPJS tersebut antara lain: PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen).