Dengan penampilan unik dan nada bicara lantang dan tegas, serta isi pernyataan politik yang vokal, jadilah Ali Mochtar menjadi salah satu bintang politisi Senayan yang sering menjadi sorotan media massa. Kepeloporan Ali sebagai bintang politisi Senayan memperoleh momentum pada pertengahan September 2005, tatkala berinisiatif mengajukan penggunaaan hak interpelasi atau hak meminta penjelasan resmi kepada pemerintah, yang memang dimiliki setiap anggota dewan. Saat ia itu mempermasalahkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memimpin sidang kabinet jarak jauh antara Amerika Serikat-Jakarta melalui telekonverensi. Ali Mochtar berpendapat, pelaksanaan telekonferensi merupakan sebuah langkah gegabah sebab bisa membuka rahasia negara. Sidang kabinet lazimnya dilakukan secara tertutup sebab menyangkut langkah-langkah strategis pemerintah dalam mengkaji kebijakan negara. Ia juga berpendapat telekonferensi membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga sangat tidak signifikan dalam situasi negara yang sedang krisis. Namun sesudah gigih berjuang termasuk menyiapkan konsep interpelasi, dalam perjalanannya, dukungan terhadap Ali Mochtar sebagai pioner penggunaan hak-hak dewan perlahan-lahan menyusut. Dari 20 pengusul lima orang di antaranya secara resmi mencabut dukungan. Namun berkat keberanian Ali Mochtar berhembuslah angin segar di kalangan politisi dan masyarakat luas, bahwa setiap anggota dewan sewaktu-waktu dapat saja bertanya dan melakukan penyelidikan apabila ditengarai pemerintah salah dalam memerintah. Kepeloporan anggota dewan Ali Mochtar Ngabalin yang selalu berada di garis depan perjuangan, sesungguhnya sudah dimulainya tatkala ramai persoalan perebutan pulau Ambalat antara Pemerintah RI dan Malaysia. Majalah dengan pembaca utama kaum muslim Amanah, edisi No. 63 Juni 2005 menobatkannya sebagai lambang perlawanan terhadap sikap Malaysia yang hendak merebut salah satu pulau terluar milik Indonesia ini. Selain ke Ambalat Ali pernah pula terjun langsung ke Sambuaga, Filipina, untuk melakukan negosiasi pembebasan tiga nelayan Indonesia yang disandera di Filipina Selatan, beberapa waktu lalu. Sebagai politisi muda yang mampu berpikir jernih Ali Mochtar mengaku banyak hal yang mesti di benahi di tubuh parlemen. Bukan saja pada soal kinerja tetapi juga perundang-undangan yang mengatur anggota DPR RI, yang di beberapa hal perlu direvisi dan dievaluasi. Menurut Ali, anggota parlemen harus independen dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ali lalu mengajak setiap anggota Dewan yang merangkap sebagai pengusaha untuk meninggalkan bisnisnya. Menurut Ali tidak mungkin mereka bisa bekerja dengan baik dan maksimal, jika kebijakan-kebijakan yang turut dibuatnya masih ada unsur kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pejabat politik bertugas membuat kebijakan untuk kepentingan publik, sementara pengusaha selalu mencari keuntungan. Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini menggagas sudah perlu dipikirkan tata kerja parlemen. Adalah menjadi tanggungjawab partai dalam merekrut kader terutama untuk calon legislatif. Mestinya setiap partai harus memiliki dua cara rekruitmen. Pertama, kader yang menjadi representasi untuk kepentingan politik di parlemen. Kedua, kader yang menjadi representasi untuk membesarkan partai. Ali Mochtar Ngabalin yakin dengan dua cara perekrutan tersebut akan bisa menyaring calon legislatif yang sekaligus tidak terlibat dalam bisnis, atau calon legislatif yang siap melepaskan jabatannya di sektor bisnis sehingga independensi parlemen terwujud.