Aboe Bakar Al-Habsy adalah seorang anggota DPR RI yang telah cukup lama aktif mewarnai dunia perpolitikan Indonesia. Pria asli Jakarta ini sudah aktif berorganisasi semenjak masih berstatus pelajar. Puncaknya, pada tahun 2004 beliau terpilih untuk duduk di kursi DPR mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan dengan 52.473 suara, dan kemudian terpilih untuk masa jabatan kedua pada tahun 2009. Kader partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selama masa jabatannya, memiliki beberapa hal yang ingin dilakukan dan dicapai antara lain memperjuangkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, mengawasi pemerintahan, dan meningkatkan kinerja aparatur negara. Namanya mencuat ke ranah publik kala terdapat wacana bahwa Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kapolda dan Gubernur Kalimantan Tengah terkait aksi penghadangan terhadap delegasi Front Pembela Islam (FPI) di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya maupun di Kuala Kapuas pada bulan Februari 2012 silam. Aboe Bakar saat itu berusaha mengingatkan FPI agar tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang membidangi masalah hukum, ia menyatakan bahwa keinginan FPI untuk membuka cabang di Kalteng harus disertai izin dari pemerintah setempat serta tidak bertentangan dengan budaya masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, di tahun 2012 saat koalisi Partai Demokrat diisukan hendak mengeluarkan PKS karena kader-kadernya kerap tak sependapat dengan kader partai-partai lain. Aboe Bakar yang menjabat sebagai Ketua DPP PKS pun dengan tegas menyangkal isu tersebut karena menurutnya koalisi yang dibangun dengan susah payah tak akan mungkin dirombak begitu saja. Selain itu, Aboe Bakar juga banyak mengungkapkan keprihatinannya dan meminta polisi dan TNI jujur mengungkap kasus kekerasan di Rutan Salemba agar publik dan pihak-pihak terkait merasa aman.