Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau biasa dikenal sebagai WALHI merupakan sebuah organisasi lingkungan hidup independen non-profit terkemuka di Indonesia. Saat ini WALHI telah tersebar di 28 propinsi di Indonesia dengan keanggotaan sebanyak 479 organisasi anggota dan 156 anggota individu pada tahun 2011 lalu. Organisasi WALHI juga berkampanye secara internasional melalui Friends of the Earth Internasional yang telah menjaring setidaknya 71 anggota di 70 negara, 15 organisasi afiliasi, dan lebih dari 2 juta anggota individu dan pendukung di seluruh dunia. Tujuan utama WALHI adalah mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan mempromosikan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat. Dengan visi "terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat" WALHI tumbuh dengan rencana strategis guna menjadi organisasi yang mandiri dan profesional dalam advokasi lingkungan berbasis pada rakyat, mampu menjamin adanya kebijakan negara terhadap perlindungan Kawasan Ekologi Genting sebagai Sumber-sumber Kehidupan Rakyat melalui pemerintahan yang baik dan bersih serta memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan rakyat. Berawal dari pertemuan yang diselenggarakan oleh Emil Salim yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup kala itu bersama dengan beberapa tokoh yang antaranya Bedjo Rahardjo, Erna Witoelar, Ir. Rio Rahwartono dan Tjokropranolo. Dalam pertemuan tersebut mereka membahas tentang lingkungan yang menjadi sebuah gerakan dalam masyarakat. Bersama dengan kelompok NGO atau kelompok-kelompok non pemerintahan serta kelompok pecinta alam berkumpul dengan lebih dari 350 lembaga lain yang terbagi dalam lembaga profesi, hobi, lingkungan, pecinta alam, agama, riset, kampus, jurnalis, dan lembaga-lembaga lainnya untuk mewujudkan lingkungan yang baik dengan berbagai program-program pendukung. Sejak saat itulah terpilih 10 NGO yang kemudian menetapkan program-program pendukung tersebut. Dari sinilah terbentuk Kelompok 10 yang merupakan tonggak sejarah berdirinya WALHI. Kelompok ini kemudian secara resmi dideklarasikan pada tanggal 23 Mei 1978 sebagai "Kelompok Sepuluh Pengembangan Lingkungan Hidup" yang merupakan wadah untuk tukar informasi, tukar pikiran, dan penyusunan program bersama mengenai masalah lingkungan hidup di Indonesia maupun di dunia. Setelah melalui serangkaian pertemuan yang cukup lama, akhirnya pada tanggal 15 Oktober 1980 didirikanlah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara resmi. Kehadiran WALHI sebagai sebuah forum lingkungan sangat signifikan. Program pertama WALHI yakni "public relation" yang merupakan pengenalan organisasi kepada pemerintah, perusahaan, pers, mahasiswa, para artis, dan seluruh elemen lainnya. WALHI juga terus mengkampanyekan isu-isu terkait dengan lingkungan hidup kepada masyarakat. Dengan ini sedikit demi sedikit WALHI mendapat peran di masyarakat dan ikut serta dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup di DPR. Pada tahun 1982 bersama dengan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya membahas Undang-undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup/Undang-undang No.4 Tahun 1982 yang kemudian diadopsi dalam pasal 6. Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1983 didirikan lembaga pendanaan program lingkungan hidup dengan nama Yayasan Dana Mitra Lingkungan (DML). Sejak tahun 1988 WALHI mulai mengkampanyekan Reformasi Lingkungan Hidup melalui Badan Eksekutif-nya yang dilandasi rasa keadilan, melindungi lingkungan, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Pada era ini WALHI mulai berani mengugat elit pemerintah terkait dengan pembangunan pabrik pulp dan rayon, PT Inti Indorayon Utama di Porsea yang menyeret 6 nama menteri. Dalam perkembangannya WALHI terus bersentuhan dengan berbagai masalah yang terjadi di Indonesia yang tidak hanya terbatas pada isu lingkungan hidup saya, melainkan politik dan sosial. Pada dasarnya kegiatan utama WALHI antara lain solusi dalam penyelamatan lingkungan hidup serta menjadi sebuah gerakan publik yang bertanggung jawab, transparan, selalu menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat, dan fokus dalam kampanye dalam isu air, pangan dan keberlanjutan, hutan dan perkebunan, energi dan tambang, keadilan iklim, pesisir dan laut serta isu-isu perkotaan lainnya.