nusakini.com-Jakarta-Kenaikan harga komoditas atau commodity supercycle yang terjadi pada tahun 2021 lalu memberikan pengaruh pada sisi penerimaan maupun belanja negara khususnya pada belanja subsidi. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa belanja subsidi yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk menjaga agar harga bisa tetap diakses dan terjangkau oleh masyarakat, apalagi dalam situasi pemulihan seperti saat ini.

“Dalam jangka pendek kita melihat bahwa ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga pemulihan ekonomi dengan belanja negara kita, termasuk belanja subsidi dan belanja kompensasi. Namun dalam jangka menengah dan jangka panjang kita tentu tetap mencari bentuk-bentuk efisiensi bagaimana supaya perekonomian kita bisa bergerak jauh lebih cepat dan belanja negara seperti apa yang diperlukan,” terang Wamenkeu pada program Squawk Box CNBC TV Indonesia, Rabu (12/01).

Wamenkeu mengatakan biasanya fenomena kenaikan harga komoditas tidak selamanya terjadi. Oleh karena itu pemerintah akan terus memperhatikan semua faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap APBN termasuk pada tahun 2022 ini.

“Di tahun 2022 kita melihat yang paling penting adalah pemulihan ekonomi. Jadi kalau tadi ditanyakan mengenai bagaimana subsidi di tahun 2022, maka kita akan sangat memperhatikan bagaimana gerak ekonomi masyarakat, gerak pemulihan kita, harga komoditas akan kita juga perhatikan terus-menerus, dan kemudian pada saat yang bersamaan mencari upaya apa untuk memulihkan lebih cepat,” lanjut Wamenkeu.

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Wamenkeu menjelaskan bahwa anggaran pemulihan ekonomi 2022 tetap diprioritaskan pada tiga komponen besar, yaitu penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mendorong employment dan serapan tenaga kerja yang lebih banyak.

“Tetapi keseluruhannya tetap tentang fleksibilitas. Fleksibelnya APBN, fleksibelnya APBD, fleksibelnya Kementerian dan Lembaga, serta fleksibelnya Pemerintah Daerah kita. Tahun 2021 sudah kita lakukan, kita sangat fleksibel, makanya kita bisa tutup tahun dengan cukup baik. Tahun 2022 pelajaran yang bis akita ambil dari tahun 2021 sudah kita dapatkan, dan harus kita perbaiki terus kedepannya,” terang Wamenkeu. (rls)