Tingkatkan Kompetensi SDM, Kementerian PUPR Buka Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I Tenaga Kerja Konstruksi Pembangunan IKN di Kaltim
Nusakini.com--Penajam Utara--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tahap I untuk mendukung kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Program pelatihan dan sertifikasi TKK di kawasan IKN sebagai upaya meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang konstruksi yang merupakan salah satu program Kementerian PUPR dalam mendukung visi misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin pada periode 2019-2024.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pembangunan infrastruktur IKN tentunya membutuhkan tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar yang terlatih, terampil, dan professional. Pelatihan penyiapan TKK untuk infrastruktur IKN dilaksanakan dalam 5 tahap sejak Agustus hingga Desember 2022 dengan target calon TKK terlatih dan tersertifikasi sebanyak 9.300 orang.
"Untuk itu perkenankan saya mengapresiasi setingi-tingginya kepada pemerintah daerah, Otorita IKN, BUMN Karya dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) lokal, serta Lembaga Pendidikan Formal Politeknik dan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Timur yang sudah berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam menyiapkan kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi mendukung pembangunan
infrastruktur di IKN, khususnya bagi masyarakat lokal di Kabupaten Penajam Paser Utara dan umumnya Provinsi Kalimantan Timur," kata Sekjen Zainal Fatah dalam sambutan Pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi TKK Tahap I untuk Mendukung Pembangunan Infrastruktur IKN di Bendungan Sepaku Semoi, Sabtu (27/8/2022).
Dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN, Kementerian PUPR secara bertahap telah mengalokasikan anggaran pada 2022-2024 sebesar Rp43,73 triliun dengan rincian tahun 2022 sebesar Rp4,07 triliun, tahun 2023 sebesar Rp20,48 triliun, dan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp18,18 triliun. Estimasi kebutuhan TKK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara periode 2022-2024 dibutuhkan kurang lebih 260.000 orang tenaga kerja konstruksi dengan rincian tahun 2022 sebanyak 30.000 orang, tahun 2023 sebanyak 123.000 orang, dan tahun 2024 sebanyak 107.000 orang.
Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan hadirnya pelatihan TKK yang dibekali dengan pemanfaatan teknologi diharapkan juga dapat bertransformasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sehingga sejalan dengan misi pembangunan IKN sebagai smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
"Kita akan kembalikan kejayaan IKN dengan hutan, sehingga bagaimana mempersiapkan manusianya, mempersiapkan penduduk lokal bukan hanya sebagai penonton saja, tapi sebagai pelaku utama dengan mengikuti transformasi teknologi," kata Dhony Rahajoe.
Apalagi, pembangunan IKN bukan hanya membangun fisik seperti infrastruktur gedung dan jalan. Lebih dari itu, pembangunan IKN mencakup pembangunan lingkungan dan manusianya.
“Nantinya 65 persen kawasan di IKN akan menjadi area hijau. Konsep ini akan menjadi model dalam rangka merawat harmoni dengan alam untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis di Indonesia,” tambah Dhony.
Pada kesempatan itu juga dilaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan rekanan Trimble Solution SEA PTE. LTD untuk memfasilitasi 450 lisensi software Tekla Structures dan Trimble Connect yang akan dimanfaatkan pada pelatihan Building Information Modeling (BIM) dan pencetakan 500 instruktur BIM.
Turut hadir, Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan Timur Harya Muldanto, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltim Rojali Indra Saputra, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kalimantan Timur Joko Ahmad Salim, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan Timur Hujarat.(rilis)