nusakini.com-- Sejak pertama kali dilakukan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara pada tahun 2007, nilai aset negara terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga 30 Juni 2016, posisi aset negara tercatat sebesar Rp5.285 triliun, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan daerah. 

• Kelola Aset Rp 802 Triliun, Menteri Basuki Ingin Aset PUPR Memperkuat Ekonomi Nasional

Peningkatan nilai aset tersebut, menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho, semakin mencerminkan skala perekonomian Indonesia yang juga semakin besar. “Jadi setiap tahun meningkat, dengan adanya belanja modal dan inventarisasi, ini akan semakin menunjukkan skala perekonomian Indonesia yang semakin besar,” jelasnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Rabu (2/11) di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta. 

Namun demikian, lanjutnya, nilai tersebut belum termasuk aset negara yang berupa sumber daya alam, yang hingga saat ini belum dilakukan penilaiannya. Oleh karena itu, sebagai asset manager, DJKN akan segera melakukan penilaian sumber daya alam, sehingga akan semakin mencerminkan kondisi kekayaan Indonesia yang sebenarnya. 

Sebelumnya ia juga mengungkapkan, sejak pertama kali dibentuk pada 1 November 2006, DJKN telah fokus pada tahapan awal pengelolaan aset negara, yaitu tertib administrasi dan tertib hukum. Hal tersebut telah menghasilkan peningkatan kualitas laporan keuangan, yang terlihat dari opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

“Dampaknya terlihat dari peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, yang semula disclaimer karena pencatatan asetnya belum tertib, bisa berubah menjadi Wajar Dengan Pengecualian dan ada beberapa yang Wajar Tanpa Pengecualian. Ini memang suatu perjalanan dengan proses pembelajaran yang luar biasa dalam mengelola aset yang jumlahnya sangat besar,” urainya.(p/ab)