Soal Dugaan 'Harga Kursi Manajer Timnas', Menpora: Beri Sanksi Tegas, Jika Terbukti!

By Abdi Satria


M. Nigara

Wartawan Sepakbola Senior


"TINDAK TEGAS jika terbukti!" begitu tegas Menpora, Zainudin Amali, Sabtu (19/12/2020) siang.

"Saya sudah meminta PSSI untuk segera melakukan investigasi dan hasilnya diumumkan ke publik," katanya lagi.

Menpora menambahkan pihaknya tidak akan masuk ke internal PSSI, tetapi tetap mengikuti seluruh proses. "Itu menjadi wewenang mereka. Prinsipnya, jangan  karena campur- tangan pemerintah, PSSI di banned lagi oleh FIFA, " tambah Zainudin Amali.

Sekedar mengingatkan, Indonesia pernah dihukum FIFA lantaran Kemenpora di era lama ikut campur saat terjadi dualisme PSSI. 

Beruntung hukumannya tidak terlalu lama bahkan akhirnya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Mei-Juni 2021. Dari pengalaman itu, Menpora ZA, akan sangat hati-hati melihat semua yang terjadi di PSSI. Begitu juga dengan cabor-cabor lain.

Sesuai Statuta

Ditambahkannya, apa saja yang tertuang di statuta FIFA terkait kasus ini yang harus dijalankan, pihaknya setuju saja. "FIFA pasti ketat soal ini," tegasnya.

Sementara menurut Dali Taher, satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi anggota Komite Etik FIFA, organisasi sepakbola dunia itu memiliki prinsip zero tolerance.

"Artinya tidak boleh ada pelanggaran sekecil apa pun," kata mantan salah satu pendiri Galatama itu.

Masih kata Dali yang juga satu-satunya orang Indonesia yang pernah menjadi anggota exco AFC dua periode itu, FIFA menghukum anggota exco AFC dari Srilanka seumur hidup.

"Saya kala itu jadi saksi dalam sidang etik. Kebetulan ada orang Indonesia yang bernafsu jadi anggota exco dan memberikan uang 20 ribu USD pada anggota exco Srilanka itu," katanya lagi.

"Jadi, dalam hal kasus jual-beli jabatan, untuk manajer tim nasional, saya kira FIFA akan melakukan hal yang sama," tutur Dali. 

"Hanya saja kita harus cermat untuk memisahkannya dengan persiapan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20," tegasnya.

Di posisi lain, Ahmad Harris pihak yang namanya tertulis dalam tanda terima uang 100 ribu SGD itu, menangkis tudingan tersebut. "Tidak ada itu," kata mantan pengurus Sriwijaya FC.

Haris mengatakan di kuitansi jelas kok tertulis peruntukkannya. "Jelas kok bunyinya, DP untuk pembelian tiket," ucapnya.  

Mereka yang menuding, pasti orang yang tak suka dengan Pak Dodi Alex Nurdin," sambung Harris.

Lepas dari itu, intinya kasus ini memang harus dibuka dan terbuka untuk umum. Tidak mungkin kasus ini mencuat tanpa ada dasarnya.

Bahkan sang investigator bisa memperoleh bukti tanda terima yang sifatnya pribadi. Mengaku tahu kapan dan di mana serah terima itu terjadi.

Kasus yang sudah viral ini harus segera ditindak lanjuti. Dua anggota exco PSSI, Ahmad Riyadh (Jatim) dan Yoyok Sukawi (Jateng) yang juga anggota Komisi X, DPR-RI, sama-sama bersetuju agar ada langkah konkret. "Harus segera disikapi dan dibuka," kata keduanya secara terpisah.

Kabar terbaru, badan yudisial PSSI sudah diperintahkan turun tangan. Harris dan Purwoko, pemberi dan penerima segera dipanggil.

Jadi, jika terbukti, maka pemberi dan penerima, harus sama-sama dihukum. Sekali ini PSSI tidak boleh lagi acuh tak acuh..