Sekjen PBB: Pembangkit Nuklir Ukraina Harus Didemilitarisasi

By Nad

nusakini.com - Internasional - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (18/8) menyerukan demiliterisasi pembangkit listrik tenaga nuklir besar milik Rusia di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina selatan, dan mengatakan dia sangat prihatin dengan situasi di dalam dan di sekitarnya.

Guterres, berbicara kepada wartawan setelah pembicaraan di kota Lviv, Ukraina barat, mengatakan bahwa peralatan dan personel militer harus ditarik dari pabrik dan menyerukan upaya untuk memastikan itu bukan target operasi militer.

"Fasilitas itu tidak boleh digunakan sebagai bagian dari operasi militer. Sebaliknya, kesepakatan sangat dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur Zaporizhzhia yang murni sipil dan untuk memastikan keamanan daerah itu," katanya.

Rusia dan Ukraina saling menyalahkan karena menembaki pembangkit listrik tenaga nuklir dan pada hari Kamis menuduh satu sama lain bersiap untuk melakukan "provokasi" di kompleks yang luas itu.

Fasilitas di tepi selatan waduk besar yang dikuasai Rusia ditangkap oleh Rusia pada bulan Maret.

"Kita harus berusaha keras untuk memastikan bahwa fasilitas atau lingkungan pabrik bukan target operasi militer," kata Guterres kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Presiden Turki Tayyip Erdogan.

Awal bulan ini, Guterres meluncurkan misi pencarian fakta ke dalam sebuah insiden di garis depan kota Ukraina Olenivka di mana tahanan yang ditahan oleh separatis yang didukung Moskow tewas. Rusia dan Ukraina sama-sama meminta penyelidikan.

Guterres mengatakan pada hari Kamis bahwa persyaratan untuk misi dan susunan tim telah dibagikan dengan Rusia dan Ukraina, yang keduanya harus menyetujuinya. Dia mengatakan dia bermaksud untuk menunjuk Jenderal Brasil Carlos dos Santos Cruz untuk memimpin penyelidikan.

"Kami sekarang akan terus bekerja untuk mendapatkan jaminan yang diperlukan untuk menjamin akses yang aman ke situs dan lokasi lain yang relevan," kata Guterres. "Sederhananya, misi pencarian fakta harus bebas untuk menemukan fakta." (Reuters/dd)