Relasi Kuasa dan Ujian Independensi di Gedung Antirasuah
By Admin
KPK
nusakini.com, Sorotan publik belakangan ini tertuju tajam pada langkah penindakan di pusaran dugaan rasuah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Ketidakhadiran tim penyidik di ruang kerja sang menteri memunculkan berbagai tanda tanya serta spekulasi di tengah masyarakat.
Padahal, empat dari delapan tersangka yang telah ditahan diduga memiliki ikatan kedekatan khusus dengan pucuk pimpinan institusi tersebut. Mereka disinyalir berperan layaknya perpanjangan tangan untuk mengumpulkan pundi-pundi tidak sah dari berbagai celah birokrasi negara.
Menanggapi polemik yang terus berkembang pekan ini, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan pihaknya tetap bekerja sesuai dengan koridor pembuktian hukum. “Baik penggeledahan, pemeriksaan tersangka, maupun juga pemeriksaan saksi,” sebutnya meredam keraguan terkait independensi penanganan perkara.
Bagi sejumlah pengamat hukum dan tokoh nasional, belum tersentuhnya sang menteri dinilai sebagai anomali dalam penindakan sebuah kasus tangkap tangan. "Satu KPK ini takut mengungkap karena mungkin ini adalah anak buahnya Presiden dan figur publik yang dianggap kuat secara politik,” sorot Mahfud MD mengkritisi fenomena ini.
Mantan pejabat tinggi negara itu bahkan menduga adanya keengganan aparat untuk menabrak dinding tak kasat mata di lingkaran kekuasaan. “Kemungkinan kedua dalam rangka sopan santun politik agar Presiden diberitahu dulu,” ungkapnya menyinggung preseden etika komunikasi antarlembaga.
Di tengah tarik-ulur kepentingan ini, masyarakat hanya bisa menunggu pembuktian nyata dari lembaga pemberantas korupsi tersebut. “Terbuka kemungkinan untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang memang diduga mengetahui bagaimana konstruksi perkara ini,” janji Budi memberikan harapan akan tegaknya transparansi. (*)