nusakini.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp 763,6 triliun, serta DIPA Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp764,3 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun. 

“Pesan saya, jangan ada yang dikorupsi satu rupiahpun APBN kita ini. Saya kira mekanisme pencegahan itu sudah ada. Ini mengingatkan saja karena ini duit gede banget,” kata Presiden Jokowi usai penyerahan DIPA 2017, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12).

Presiden juga mengingatkan, bahwa porsi transfer daerah dan Dana Desa pada 2017 kali ini sangat besar, yaitu Rp 764,3 triliun. Menurut Presiden, dana ini gede sekali. Artinya, uang yang beredar di daerah, uang yang beredar di desa semakin banyak. 

“Tapi sekali lagi titip kepala desa, bupati, walikota dan gubernur, sekali lagi uang ini Rp 764,3 triliun sangat gede, jangan ada yang dikorupsi satu rupiahpun,” pesan Presiden Jokowi. 

Dalam sambutannya saat menyerahkan DIPA 2017 itu, Presiden Jokowi mengatakan, APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global. Namun Presiden meminta agar jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan melambatnya ekonomi global, karena bisa menyebabkan kita kadang-kadang khawatir, kadang-kadang pesimis.

Yang diinginkan adalah sekarang ini, lanjut Presiden, adalah bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran. 

• DIPA TA 2017 Kementerian PUPR Ditetapkan Sebesar Rp 101,496 Triliun
• Serahkan DIPA, Presiden Ingin Pralelang Proyek APBN 2017 Dilakukan Segera

“Dengan bekerja lebih fokus, maka saya berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5%, tingkat pengangguran menjadi 5,6%, serta gini ratio kesenjangan dapat ditekan jadi 0,39,” tutur Presiden. 

Sementara terkait dengan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa 2017 yang mencapai Rp764,3 triliun, disamping Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami peningkatan, menurut Presiden Jokowi, hal ini menunjukkan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta kesenjangan. 

“Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan depan,” tegas Presiden seraya menambahkan, sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa. 

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta kepada para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, agar bergerak lebih cepat. Ia mengingatkan, pada tahun 2016 pemerintah telah memulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada Kuartal IV sebelum tahun anggaran berjalan. 

“Untuk APBN 2017 ini, saya juga meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus mulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan IV 2016, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017,” pinta Presiden. 

Kepada para Gubernur, Presiden Jokowi juga meminta segera menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. 

Presiden mengingatkan, bahwa peran APBN terhadal PDB (Product Domestic Bruto) tidak lebih dari 20%. Untuk itu dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah. 

“Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi,” tutur Presiden.(p/ab)