Pilkada dan Janji Irasional
By Abdi Satria
Oleh M. Ridha Rasyid
Praktisi dan Pemerhati Pemerintahan
Luar biasa. Saya terperangah membaca koran, media online dan menonton tv, yang memberitakan para calon kepala daerah mengumbar janji. Belum lagi info kampanye yang berseliweran di grup wa dan media sosial lainnya. Sampai sampai saya berdecak kagum, betapa mereka punya kreasi orasi yang amat enak di dengar dan dibaca. Tidak sedikit dari kandidat ini, memastikan bahwa apa yang mereka rencanakan yang dituangkan dalam program dan kebijakan akan dilaksanakan serta merta. Dahsyat.
Pertanyaannya, apakah janji janji itu didasari data dan fakta yang ada pada pemerintah daerah yang bakal di nakhodainya, apakah mereka ini telah punya model perencanaan yang bersesuaian dengan sistem serta mekanisme kerja yang ada pada pemerintahan yang disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) yang merupakan policy key, ataukah hanya sekedar berkoar koar tanpa pengetahuan yang cukup terhadap kondisi riil pemerintah di daerahnya.
Ataukah, bagi mereka yang sudah pernah atau sedang menjabat (petahana) dengan mudahnya menyiasati sistem yang ada dengan berbagai formula manipulasi? Tentu, terpulang pada koordinasi. Koordinasi dengan seluruh jajaran perangkat daerah untuk "menerjemahkan " visi dan misi dalam program, kebijakan dan kegiatan dan tentu saja yang tak kalah pentingnya koordinasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah yang punya hak budget, pengawasan dan regulasi.
Untuk yang terakhir ini, bukanlah pekerjaan gampang "menundukkan" anggota dewan terhormat itu. Tetapi, saya juga bisa memahami apa yang dipikirkan para figur dalam "menjajakan" idenya. Sangat mengerti bahwa segala cara bisa digunakan, untuk menarik daya pikat rakyat (konstituen).
Dan, saya juga tahu bahwa sebagian kandidat yang kurang mumpuni dalam basic government science. Jadi wajar saja ini terjadi. Namun, yang saya tidak habis pikir adalah think tank tim-nya itu, apakah mereka juga sama kemampuannya dengan calon yang di-supervisinya, ataukah hanya merespon "selera" calon. Mungkin. Tetapi tidak seharusnya seperti itu.
Tugas tim pemikir ini, membuatkan presentase materi yang haris diketahui dan dikuasai calon, dengan berbagai metode pendekatan berfikir dalam konteks yang relevan dengan dinamika pemerintahan. Karena sesungguhnya, berpemerintahan tidak hanya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, juga pembangunan dan kemasyarakatan.
Bahkan untuk pembangunan dan ke kemasyarakatan ini jauh lebih sophisticated di banding penyelenggaraan pemerintahan yang sudah terpola dan mekanismenya jelas, jelas dalam materi, jelas dalam administrasi, teknis dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, konsentrasi pembangunan serta kemasyarakatan seyogyanya diramu sedemikian rupa agar bisa jadi program dan kebijakan.
Di saat yang sama, sumber pendanaan harus jelas. Bukan meraba, apatahlagi jika anggaran daerah itu sangat minim. Bisa Bisa defisit dan defisit. Muaranya tujuan berpemerintahan itu tidak tercapai. Bahwa inti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan adalah kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, infrastruktur, iklim berusaha dengan kepastian hukum dan rasa aman, nyaman.
Contoh Janji Janji
Setiap daerah punya fenomena sendiri, dan bisa jadi berbeda dengan daerah lain. Selain kondisi geografis daerah itu, juga karakteristik masyarakatnya. Sehingga, tidaklah seragam program unggulan setiap kandidat. Ilustrasi janji yang saya kutip ini terjadi di beberapa daerah, bunyinya begini:
Kalau rakyat menghendaki saya menjadi walikota, bupati atau gubernur (tergantung pilihan jabatan yang diminati hingga ia menjadi calon) saya akan membuka ruang investasi yang dapat menampung dua puluh ribu pekerja dalam lima tahun, atau selama periode kepemimpinannya.
Artinya, rata rata empat ribu dalam setahun. Ada juga yang menjanjikan bahwa para ketua rt dan rw diberikan insentif satu setengah juta hingga dua juta, ditambah lagi dana operasional hingga belasan juta, bahkan dapat tugas tambahan mengusulkan pemangku jabatan di wilayahnya. Calon lainnya mengumbar pula janji yang sama dengan nominal lebih tinggi lagi, serba gratis. Bahkan ada yang menggratiskan listrik, retribusi sampah, pajak bumi dan bangunan.
Adapula yang lebih soe lagi berikrar akan mengundurkan diri dari jabatan dalam tiga tahun bila tidak mampu dia wujudkan semua janji janjinya. Tiap berkunjung ke kampung kampung warga, menerima keluhan rakyat dan akan memenuhi apa yang menjadi hajat masyarakat itu. Pokoknya, tidak ada yang mengatakan tidak bisa. Semua bisa. Yang penting janjikan apa saja yang diinginkan rakyat. Soal bisa tidak, itu lain persoalan.
Bijak dalam kampanye
Wajar dan sah sah saja berjanji. Tidaklah salah punya komitmen untuk mendengar dan memenuhi keluhan masyarakat dalam berbagai sisi, juga sangatlah manusiawi mendengarkan keluh kesah serta mimpi rakyat mendapatkan pemimpin yang baik, cerdas, care terhadap "kemelaratan" , baik materi maupun ilmu pengetahuan. Semua itu sangatlah urgent untuk disikapi. Tetapi pada saat yang sama, pasangan calon itu harus bisa menghitung dengan cermat dan seksama.
Bayangkan saja, kalau setiap rt/rw, misalnya diberikan insentif sebesar disebut diatas dikalikan lebih dari lima ribu di tambah kurang lebih sembilan ratus rw, plus dana operasional dibagi berapa pendapatan asli daerah. Bisa Bisa pemda kolaps, karena tidak hanya membiayai itu, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, tunjangan kinerja pegawai (Ini syarat mutlak karena telah diatur oleh regulasi), insentif tenaga kontrak, dana siaga bencana dan sebagainya. Lalu rakyat dapat apa untuk meningkatkan kesejahteraan . Ini hanya salah satu contoh janji yang " sangat berat" dimanifestasikan.
Belum lagi peran berlebihan yang diberikan kepada mereka dalam menentukan pemangku jabatan, misalnya, itu tidak ada mekanisme dalam pemerintahan. Ada ada saja. Oleh karena itu mungkin beberapa point ini bisa jadi pertimbangan tim dan juga relawan, dalam menyusun rencana kampanye yang lebih ilmiah dan memenej secara baik.
Pertama, lakukan pemetaan masalah didasari data yang valid dan up to date, kedua, formulasi permasalahan yang ada di internal pemerintahan, ketiga, bikin program dan kebijakan yang menghimpun seluruh kebutuhan dan kepentingan rakyat macam Omnibus Law, yang menghimpun berbagai undang ke dalam satu undang undang., keempat, narasikan secara apik, komunikatif dan mudah dimengerti rakyat, kelima , manfaatkan media untuk mendiseminasi program, kebijakan dan kegiatan rke ruang publik, keenam, buka kesempatan diskusi dengan banyak pihak (Ini tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, karena kita masih dalam pandemi covid19)
Dan, yang terutama, berupaya membuat janji yang rasional dan implementatif
Wallahu 'alam bisshawab