Nusakini.com--Jakarta--Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar Dialog Publik di Sekretariat PB HMI, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Jumat 8 Februari 2019.

Mengusung tema "Masa Depan Indo-Pasifik" kegiatan ini menghadirkan Dr. Abdul Rivai Ras selaku Pengamat Geopolitik dan Geostrategi Pertahanan, dan Dr. Arifi Saiman, MA selaku Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI.

Dalam paparan materinya, Abdul Rivai Ras mengungkapkan, secara Geopolitik keberadaan kawasan Indo-Pasifik (IPR) telah menjadi pusat kekuatan politik, pertahanan dan keamanan dunia.

"Hampir 50% penduduk dunia ada di IPR dengan berbagai budaya. 7 dari 10 kekuatan militer terbesar di dunia juga berada di kawasan Indo-Pasifik," ungkap Rivai Ras.

Selain itu, kata dia, kawasan Indo-Pasifik juga dihuni negara-negara "Berlian Demokrasi" yakni AS, Australia, Jepang, India, dan Indonesia.

• Tegas Tolak Kenaikan Harga BBM, HMI Gelar Demonstrasi
• Ketum HMI Sulselbar: Aplikasi MyPertamina Tidak Mementingkan Golongan Kelas Bawah
• Erwin Aksa Tolak Usul Pemilu 2024 Ditunda
• Bakornas LEMI PB HMI Adakan Roadshow di Kota Mataram
• Arven Marta, Direktur Eksekutif LEMI PB HMI Minta Kader HMI Fokus Pada Penguatan Ekonomi

Sementara itu, lanjut Rivai, dari aspek Geostratejik, kawasan Indo-Pasifik sangat penting sebagai arena strategi dalam perebutan "power position".

"Hal itu lantaran Indo-Pasifik berada di antara pusaran kompetisi negara-negara besar antara Amerika dan Tiongkok. Karena itu, kawasan ini sekarang menjadi emerging zone, jadi sengketa terkait batas maritim di laut Tiongkok Selatan," paparnya.

Maka dari itu, kata Rivai, perluasan wilayah dari Asia Pasifik menjadi Indo-Pasifik ini dimotori oleh AS, Jepang, India dan Australia untuk menghalau kebangkitan Tiongkok melalui inisiatif Belt and Roadnya, baik yang lewat darat maupun maritim.

"Karena itu Indonesia harus mengambil peran stratejik di kawasan Indo-Pasifik melalui pendekatan Asean Sentrality," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Rivai juga menyarankan dan merekomendasikan sikap Indonesia dalam menyikapi Indo-Pasifik secara terukur bagi masa depan kawasan, khususnya bagi kepentingan nasional. 

"Seyogyanya pemerintah RI mengedepankan konsep kerjasama 'de-securitisation' sesuai prinsip 'copenhagen school' dan tidak terjebak dalam dinamika politik global (mental map of maritime power)," ujarnya.

Dalam hal menyikapi kawasan Indo-Pasifik, Pemerintah RI, kata Rivai, juga bisa mengambil langkah kerjasama dalam membangun ekonomi maritim di kawasan Indo-Pasifik.

"Bangun konsep blue economy di samping sebagai pasar ekspor bagi Indonesia, dan ikut serta dalam pengembangan kerjasama kepelabuhan kawasan dan konektivitas Asia, serta kerjasama sistem teknologi maritim untuk kepentingan keamanan nasional, dan ikut mengefektifkan sentralitas ASEAN agar tidak terbagi menjadi sekat-sekat koalisi," pungkas Rivai Ras.(R/Rajendra)