nusakini.com - Makassar - Baru baru ini salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT.Pertamina (Persero) mengeluarkan kebijakan pembuatan aplikasi MyPertamina yang digunakan sebagai syarat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar, kebijakan ini banyak menuai kecaman karena cara pertamina di anggap tidak memikirkan golongan kelas bawah yang tidak punya ponsel pintar. 

Selain itu ketua umum Badko Hmi Sulsebar menjelaskan “bahwa kebijakan pertamina ini tidak melalui tahap sosialisasi yang panjang sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan tersebut”

“Ketika tujuannya agar penerima BBM bersubsidi tepat sasaran dan kuota BBM subsidi tidak jebol kan aplikasi MyPertamina cukup di jadikan alat pendataan bukan pembelian”, ujar Ikram Ketua Umum Badko Hmi Sulselbar.

• Pertamina Beri Sanksi ke Arie Febriant Gegara Meludah
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Berikan Santunan Anak Yatim, Gandeng BAZNAS untuk Pengumpulan Zakat Kolektif
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Bersama BPH Migas Pastikan Kesiapan Sarfas BBM & LPG Jelang Idul Fitri 1445 H
• Rayakan Kemenangan, Pertamina Patra Niaga Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Belanja Baju Lebaran dalam Program SEBARAN di Kota Makassar
• Hari Libur Akhir Pekan, Manajemen Pertamina Patra Niaga Sulawesi Cek Kesiapan Sarfas dan Berbagi Takjil di Makassar

Selain itu yang juga menjadi polemik di kebijakan ini adalah terkait keamanan sistem, tidak ada yang bisa menggaransikan ketika terjadi hal semacam saldo hilang dan bocor dan lain sebagaianya.

Metode yang ditawarkan oleh Pertamina ini hanya mempersulit masyarakat bukan memudahkan, dan ini merupakan tindakan pemerintah yang ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat.

“Pemerintah dangat daramatis pada penyediaan BBM mulai dari penghilangan BBM Bensin, kemudian dinaikkannya harga pertamax dan kelangkaan di beberapa daerah pertlite dan solar. Dengan hal ini tentunya masyarakat sangat merasakan kesulitannya dalam mendapatkan BBM pertilite dan solar yang langkah, bahkan harus antri berjam-jam”, tutut Ikram.

Menurutnya. berdasarkan data kominfo tahun 2017 masih ada 33,69% masyarakt Indonesia yang belum memiliki smartphone, jika kebijakan pertamina ini diberlakukan akan semakin menyulitkan masyarakat yang menengah kebawah yng belum memiliki smartphone.

Selaku Ketua Umum Badko HMI Sulselbar menolak secara tegas kebijakan Pertamina ini, dan menghimbau kepada Menteri BUMN Erick Tohir untuk menggagalkan rencna ini sebagi bentuk keberpihakan kepada masyarakat.

“Kami dari Badko HMI Sulselbar mengajak kepada seluruh kader HMI se Indonesia dan seluruh organisasi kemahasiswaan untuk menolak pemberlakuan My Pertamina ini”, pungkasnya. (*)