nusakini.com--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengingatkan agar seluruh pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dengan tidak berbelit dalam memberi perizinan. Sebagai penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memberi kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. 

“Banyak perubahan yang terjadi di Banyuwangi ini, dan kita akan dorong terus agar terwujud jiwa hospitality ASN, dan para penyelenggara negara agar tidak memberikan izin yang berbelit belit,” ujarnya dalam kunjungan kerja di Jawa Timur, yang diawali dengan meninjau MPP Banyuwangi, Senin (06/08). 

Menteri menegaskan agar para petugas terutama yang behubungan langsung dengan masyarakat, memiliki jiwa hospitality atau keramah tamahan. Dengan demikian masyarakat merasa nyaman dan terbantu saat mengurus perizinan. Selain itu ia juga berharap agar jenis layanan yang ada di MPP dapat terus ditambah. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pelayanan yang diselenggarakan Polres Banyuwangi serta instansi lain dapat ikut tergabung dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Dari MPP, Menteri Asman mengunjungi Polres Banyuwangi dan meninjau kebeberapa unit layanan. Disampaikan bahwa aparat kepolisian harus memberi pelayanan maksimal dengan memberi kemudahan layanan. Menteri juga mendorong Polres Banyuwangi terus melakukan inovasi pelayanan publik terutama berbasis Teknologi Informasi (TI), sehingga dapat mengurangi penyimpangan pelayanan, serta memangkas birokrasi perizinan. 

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah, Asrena Polri Irjen Pol Gatot Eddy Pramono, Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB M Yusuf Ateh, Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa, Staf Khusus Menteri Bidang Politik Noviantika Nasution, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Indra Gobel, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, serta Kapolres Banyuwangi AKBP Donny Adityawarman. 

Sejak diresmikan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas pada tanggal 6 Oktober 2017, MPP Kabupaten Banyuwangi membawa dampak yang cukup signifikan bagi pelayanan terhadap masyarakat. Hal itu ditandai dengan semakin meningkatnya kepuasan masyarakart terhadap pelayanan di Mal Pelayanan publik mencapai 84 persen. Selain pengurusan dokumen yang tepat waktu, masyarakat juga bisa mengurus beberapa dokumen dalam waktu yang bersamaan. 

MPP Banyuwangi memiliki 142 pelayanan yang diri dari 103 layanan dari Pemkab dan 39 jenis pelayanan dari instansi vertikal, antara lain BPN, Pajak, Imigrasi dan pelayanan Kepolisian. Tahun 2018 ini, Pemkab Banyuwangi terus melakukan peningkatan pelayanan di MPP yang saat ini menempati lantai dasar gedung berlantai 3, dengan mengoptimalkan lantai dua dan tiga, serta menambah berbagai sarana dan prasarana.  

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Menteri PANRB yang mendorong sejumlah lembaga lain untuk membuka pelayanan publik di MPP Banyuwangi, seperti pelayanan pembuatan paspor, pelayanan dari pihak kejaksaan dan lain-lain. “Pemkab Banyuwangi terus melakukan perbaikan pelayanan dan memfasilitasi agar tambahan pelayanan terintegrasi dengan lembaga lain bisa segera terwujud,” ujarnya. (p/ab)