JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bicara blak-blakan soal adanya kebijakan yang tidak konsisten membuat industri kesehatan tak bisa berkembang. Hal itu berhubungan dengan kebijakan bea masuk barang impor untuk alat kesehatan.

Budi Gunadi menerangkan ada contoh kasus pada penyediaan alat USG di tanah air. Menurutnya, selama ini mengimpor alat USG yang sudah jadi hanya dikenakan bea masuk 0% saja.

Namun di sisi lain, ketika ada industri yang mau mengimpor bahan baku dari luar negeri untuk membuat mesin USG bea masuknya justru besar sampai 15%.

"Misalnya kita beli 10 ribu USG, kalau beli 10 ribu USG kita penginnya kalau bisa pabrik USG ada di kita dong, padahal bea masuk impor USG 0%. Tapi kalau kita ada pabrik dalam negeri beli komponen layar USG, elektronik USG, bahan bakunya malah dikenai bea masuk 15%," papar Budi Gunadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Dari kasus ini, Budi Gunadi bilang ada inkonsistensi antar kebijakan di Indonesia. Di satu sisi industri ingin didorong lebih maju, namun tidak didukung oleh kebijakan insentif.

• Penjualan Rokok Ketengan Resmi Dilarang
• Program Pesiar BPJS Pastikan Keberlangsungan UHC di Kabupaten Maros
• BPOM Sebut Banyak Jajanan Pasar yang Sangat Berbahaya bagi Kesehatan
• Mengenal Lebih Jauh Rachel Rebeka, Personal Trainer Urban Fitness Kendari
• Ini Penyebab Mengapa Orang Indonesia Banyak Berobat ke Malaysia dan Singapura

"Kan ada inkonsistensi, satu sisi kita ingin dorong industri supaya produksi dalam negeri, tapi supporting insentif system-nya nggak align," kata Budi Gunadi.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berpesan agar industri kesehatan dalam negeri bisa diperbaiki tata kelolanya. Jangan sampai pengembangan industri kesehatan di dalam negeri tak bisa berkembang.

"Presiden juga pesan obat-obatan dan harga kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa resilience kalau ada pandemi lagi," tandas Budi Gunadi. (*)